HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja mengemuka menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2027. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 10 persen atau setara dengan Rp4,3 juta.
Ketua KSPSI Sulsel, Basri Abbas, mengatakan usulan tersebut merupakan hasil pembahasan awal organisasi bersama kalangan pekerja. Kenaikan minimal 10 persen dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan buruh di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
“Sesuai rapat pendahuluan kami, tadi sudah mengadakan pengusulan bahwa SPSI mengusulkan UMP sebesar 10 persen, atau minimal 10 persen. Itu perjuangan kita,” kata Basri Abbas saat dihubungi, Selasa, 17 November.
Jika mengacu pada UMP Sulsel 2026 sebesar Rp3.921.234, kenaikan 10 persen akan menambah upah minimum sekitar Rp392.123. Dengan demikian, UMP Sulsel 2027 yang diperjuangkan KSPSI diproyeksikan mencapai Rp4.313.357.
Sebagai perbandingan, UMP Sulsel 2026 mengalami kenaikan 7,21 persen atau Rp263.561 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.657.527.
Basri berharap pembahasan upah minimum tahun depan menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi pekerja. Dia juga berharap norma baru dalam regulasi perlindungan ketenagakerjaan dapat memberikan ruang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan buruh.
“Insyallah jauh lebih baik. Kita harap dengan norma baru ini kenaikan (10 persen),” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Negeri Makassar (UNM), Sahade, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menjadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai patokan dalam menetapkan UMP 2027. Menurutnya, kebutuhan hidup layak (KHL) harus menjadi pertimbangan substantif agar kenaikan upah benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan pekerja.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti kesejahteraan buruh meningkat. Demikian pula, kenaikan upah yang secara nominal terlihat besar belum tentu mampu memenuhi kebutuhan hidup apabila harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat,” kata Sahade.
Dia menilai kenaikan upah yang hanya mengikuti angka pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu mempertahankan daya beli pekerja. Terlebih, pengeluaran rumah tangga buruh berpendapatan rendah umumnya lebih terkonsentrasi pada kebutuhan pokok.
“Ketika pertumbuhan ekonomi suatu provinsi mencapai 5 persen, sementara harga pangan, biaya transportasi, perumahan, pendidikan, dan kesehatan meningkat, kenaikan upah yang hanya mengikuti angka pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu mempertahankan daya beli buruh,” jelasnya.
Sahade menyebut KHL bukan sekadar daftar kebutuhan konsumsi, melainkan representasi standar kehidupan minimum yang manusiawi. Komponen KHL mencakup empat kelompok, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Perhitungannya juga memperhatikan karakteristik daerah melalui 11 parameter klasterisasi kabupaten/kota. Karena itu, menurutnya, biaya hidup pekerja di Makassar tidak bisa disamakan begitu saja dengan pekerja di daerah lain yang memiliki struktur harga, akses transportasi, dan biaya perumahan berbeda.
“Persoalan kebijakannya bukan semata-mata apakah KHL dimasukkan atau tidak, tetapi bagaimana pemerintah menerjemahkan KHL menjadi instrumen yang benar-benar menentukan besaran upah minimum,” tegasnya.
Dalam pembahasan UMP 2027, terdapat usulan kalangan buruh agar kenaikan berada pada kisaran 7,5 hingga 9,5 persen, dengan harapan indeks tertentu dalam formula pengupahan menggunakan angka 0,9. Sementara itu, pemerintah membuka rentang indeks tertentu sebesar 0,5 hingga 1,0.
Sahade menilai rentang tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk mencari titik keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha.
“Kita juga tidak boleh mengabaikan keberlanjutan dunia usaha. Kenaikan upah yang tidak memperhitungkan produktivitas dan kemampuan perusahaan berpotensi meningkatkan biaya produksi, menekan margin usaha, bahkan mendorong perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja,” paparnya.
Dampaknya, kata dia, dapat berupa pengurangan perekrutan, peningkatan pekerja informal, hingga melemahnya daya saing industri.
Karena itu, Sahade menawarkan tiga rekomendasi kebijakan dalam penetapan UMP 2027.
Pertama, pemerintah harus menjadikan KHL sebagai instrumen pembanding yang substantif. Apabila hasil perhitungan KHL lebih tinggi daripada hasil formula kenaikan upah, pemerintah dan Dewan Pengupahan Daerah perlu membahas penerapan nilai yang lebih tinggi sesuai amanat undang-undang.
Kedua, penetapan UMP harus berbasis data daerah, bukan sekadar menggunakan angka rata-rata nasional. Pemerintah perlu memperhatikan disparitas harga pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan antarkabupaten/kota.
Ketiga, Dewan Pengupahan Daerah harus menjadi ruang dialog yang independen, transparan, dan partisipatif.
“Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja harus diberikan kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan argumentasi berdasarkan data dan kondisi riil,” pungkasnya.(uca)





