PTPP menggarap 71 proyek rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.
IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menggarap 71 proyek rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan untuk mendukung pengairan 8.905 hektare lahan sawah produktif.
Ketiga proyek tersebut meliputi Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Kewenangan Daerah di BBWS Citarum (Paket 4), BBWS Brantas (Paket I), serta BWS Kalimantan III Banjarmasin (Paket 2).
“Kepercayaan yang diberikan kepada PTPP untuk mengerjakan tiga proyek irigasi ini menjadi bukti bahwa kapabilitas dan pengalaman Perseroan terus mendapatkan keyakinan dari para pemangku kepentingan," kata Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterangan resmi di keterbukaan informasi BEI, Rabu (18/11/2026).
Secara keseluruhan, ketiga proyek tersebut mencakup 71 daerah irigasi yang tersebar di 14 kabupaten dan 79 desa.
Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang kurang lebih 186,16 kilometer, 419 bangunan irigasi, tiga bendung, serta 528 pintu air. Infrastruktur tersebut ditargetkan mampu mendukung layanan irigasi pada area pertanian seluas 8.905,54 hektare.
Pada proyek BBWS Citarum (Paket 4) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, PTPP akan menangani pekerjaan pada 19 daerah irigasi dengan panjang saluran mencapai 59,80 kilometer, 271 bangunan irigasi, dan 227 pintu air.
Pekerjaan ini ditargetkan mendukung layanan irigasi seluas 1.227,07 hektare. Pada proyek BBWS Brantas (Paket I) di Jawa Timur, lingkup pekerjaan mencakup 39 daerah irigasi yang tersebar di tujuh kabupaten, dengan panjang saluran 42,36 kilometer, tiga bendung, 19 bangunan irigasi, dan 144 pintu air untuk mendukung area seluas 2.739,72 hektare.
Sementara itu, proyek BWS Kalimantan III Banjarmasin (Paket 2) di Kalimantan Selatan mencakup 13 daerah irigasi di enam kabupaten, dengan panjang saluran 84 kilometer, 129 bangunan irigasi, dan 157 pintu air yang ditargetkan melayani area pertanian seluas 4.938,75 hektare.
"Perseroan memandang penugasan ini bukan hanya sebagai pencapaian bisnis, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan nasional," tutur Joko.
(DESI ANGRIANI)





