Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan persetujuan terhadap hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui atas hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.
Martin mengatakan, penyesuaian dalam RUU tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Langkah tersebut juga ditujukan untuk menyelamatkan kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Fraksi Gerindra, penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian masyarakat perlu diikuti dengan upaya pemulihan aset secara optimal.
Atas dasar itu, RUU Perampasan Aset disusun dengan memperhatikan sejumlah asas, meliputi keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan.
Dalam pandangan fraksinya, Martin menyampaikan empat catatan utama terhadap substansi RUU tersebut. Pertama, Fraksi Gerindra menyetujui penegasan ruang lingkup pengaturan perampasan aset yang difokuskan pada tindak pidana korupsi dan sejumlah tindak pidana tertentu secara terbatas. Cakupan tersebut termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Kedua, Gerindra mendukung pengaturan mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana terhadap pelaku maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut mencakup tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Meski demikian, Martin menegaskan kedua mekanisme tersebut tetap harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengaturan itu juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Baca Juga :
PKS Dukung RUU Perampasan Aset Segera Disahkan Jadi UUKetiga, Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kewenangan penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Martin mengapresiasi sejumlah ketentuan pengamanan yang telah disepakati dalam pembahasan RUU.
Ketentuan tersebut antara lain kewajiban keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri dalam proses pemblokiran dan penyitaan, penyerahan dokumen asli dalam penelusuran aset, serta pembebanan pembuktian kepada Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan.
Selain itu, terdapat pembatasan pengajuan kasasi hanya bagi pihak yang mengajukan keberatan serta penerapan asas nonretroaktif atau larangan pemberlakuan surut undang-undang.
Keempat, Gerindra menekankan perampasan aset tidak boleh merugikan warga negara yang memperoleh hak kepemilikannya secara sah. Menurut Martin, RUU tersebut telah mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik melalui hak mengajukan keberatan ke pengadilan. Pihak tersebut juga berhak memperoleh pengembalian aset atau ganti rugi secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain perlindungan terhadap pihak ketiga, RUU tersebut mengatur pemisahan fungsi pengelolaan aset dan pengawasan. Pengangkatan unsur pengawas juga melibatkan persetujuan DPR RI untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.




