Pramono Ancam Pindahkan Petugas Dishub Jika Terima Setoran Parkir Liar

detik.com
8 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi pengakuan juru parkir (jukir) liar di Blok M yang mengaku menyetorkan uang kepada oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub). Pramono meminta petugas yang terbukti menerima setoran dipindahkan dari lokasi tersebut.

Hal itu disampaikan Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dia menegaskan akan mengambil tindakan jika dugaan setoran kepada petugas Dishub tersebut terbukti.

"Kalau memang benar ada setoran, saya minta untuk siapa pun petugas yang mendapatkan setoran itu dipindahkan, tidak bertugas di tempat itu lagi," kata Pramono.

Baca juga: Parkir Liar di Kawasan Blok M Ditertibkan: 23 Motor Diangkut, 1 Mobil Diderek

Pramono sebelumnya juga menanggapi persoalan parkir liar yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Jakarta. Dugaan keterlibatan oknum petugas Dishub dalam praktik tersebut menjadi perhatian Pemprov DKI.

Dia meminta jajaran terkait memastikan penanganan persoalan parkir liar dilakukan secara serius.

Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Selatan sebelumnya menertibkan parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sebanyak dua juru parkir (jukir) liar yang beroperasi di kawasan itu diamankan dalam operasi penertiban pada Rabu (18/11).

Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Selatan Bernad Octavianus Pasaribu mengatakan keduanya ditindak karena beroperasi tanpa surat tugas resmi. Mereka didapati beroperasi di Jalan Melawai dan di Jalan Sunan Kalijaga dekat Taman Literasi.

"Tadi yang saya lihat baru dua ya (jukir yang diamankan) yang tadi di depan Jalan Melawai, kemudian satu di sini (dekat Taman Literasi). Jadi baru kelihatan yang dua," kata Bernad kepada wartawan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Baca juga: 2 Juru Parkir Liar di Kawasan Blok M Diamankan

Dia menjelaskan penindakan dilakukan karena kedua jukir liar tersebut tidak mengantongi surat tugas serta tidak menjalankan prosedur sesuai ketentuan Pemda DKI. Pihaknya pun berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial terkait pembinaan serta pembuatan surat pernyataan agar keduanya tidak mengulangi perbuatannya.

"Yang jelas, yang pertama, yang bersangkutan tidak mempunyai surat tugas dan tidak menggunakan prosedur yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemda DKI," ujarnya.




(bel/dek)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pemerintah-DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU
• 9 jam lalukumparan.com
thumb
Terdakwa Penabrak Anggota Polisi Polrestabes Bandung Divonis 5 Tahun 6 Bulan Penjara
• 5 jam lalurepublika.co.id
thumb
The Dudas Minus One Landing di Gayo Lues, Serahkan Bantuan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana Aceh?
• 10 jam laludisway.id
thumb
Kasus Korupsi Kuota Haji, Gus Alex Akui Terima USD 75 Ribu: Duit Terima Kasih dari Senior ke Junior
• 3 jam lalukumparan.com
thumb
Hasil Uji Forensik Ijazah Jokowi Diungkap, Sudah Masuk Berkas Penyidikan! Roy Suryo Minta Pemeriksaan Ulang
• 9 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.