Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi menjadi undang-undang.
DPR RI bersama Pemerintah sudah menyelesaikan pembahasan tingkat I dan menyepakati agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan peserta rapat agar naskah RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II yang dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat.
“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” kata Dasco. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab setuju oleh seluruh peserta rapat.
Persetujuan itu diberikan setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi serta Habiburokhman Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Pemerintah yang diwakili Eddy Hiariej Wakil Menteri Hukum juga mendapat kesempatan menyampaikan pandangan sebelum persetujuan pembicaraan tingkat I diketok.
Usai rapat, Dasco menyampaikan bahwa DPR dan Pemerintah telah merampungkan finalisasi RUU tersebut setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang.
“Hari ini kami, antara DPR dalam hal ini Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah, telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” ujar Dasco dalam konferensi pers.
Dia menyatakan, RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
Dasco juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan, termasuk masyarakat dan berbagai organisasi yang memberikan masukan.
Menurutnya, proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan penyerapan aspirasi publik secara intensif. Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).
“Pembahasan yang sudah dilakukan sekian lama dan kami mengikuti prosesnya di Komisi III DPR RI. Ada 87 kali RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, dari organisasi, dan berbagai macam pihak,” jelasnya.
Sementara itu, Habiburokhman Ketua Panja RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI mengungkapkan, salah satu poin penting yang diakomodasi dalam pembahasan RUU tersebut adalah perlindungan dan pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana, termasuk korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
Menurutnya, melalui aturan tersebut, aset hasil tindak pidana yang dirampas dan dijual dapat digunakan untuk memberikan ganti kerugian secara langsung kepada para korban.
“Ada hal yang masuk belakangan, kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya,” kata Habiburokhman.
Dia menjelaskan, selama ini pengembalian kerugian korban kerap terkendala karena hasil perampasan aset harus terlebih dahulu disetorkan kepada negara atau bahkan tidak sampai kepada korban.
“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” ujarnya.
Habiburokhman menegaskan, fokus utama RUU tersebut tetap pada perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Selain itu, pihaknya juga mengklaim telah mengakomodasi kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Dia menambahkan, berbagai ketentuan pengamanan telah dimasukkan untuk mencegah RUU Perampasan Aset dijadikan alat kekuasaan maupun sarana pemerasan.
“Kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi. Semua sudah kita proteksi sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” tegasnya.
Pembahasan telah berlangsung sejak September 2025 dan melibatkan puluhan kali RDPU untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dengan rampungnya pembicaraan tingkat I, RUU Perampasan Aset kini tinggal menunggu pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan Kamis (19/11/2026) besok untuk disahkan menjadi undang-undang.(faz/rid)




