JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna disahkan menjadi undang-undang.
Merespons itu, Wamenkum, Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi.
"Tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum," katanya dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI, Rabu, 18 November 2026.
BACA JUGA:Komisi III DPR Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna, Selangkah Lagi Jadi UU
Meski demikian, Ia menyampaikan, selain terhadap tindak pidana korupsi, upaya tersebut juga harus dilakukan terhadap tindak pidana lain yang mengakibatkan dampak yang serupa.
"Yaitu tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan atau tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas," paparnya.
Ia menambahkan, untuk mewujudkan pengaturan perampasan aset yang efektif, selain dengan mengatur cakupan tindak pidana secara limitatif, perampasan aset juga bergantung pada bagaimana mekanisme perampasan aset dilaksanakan.
"Oleh karena itu, masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku," harapnya.
BACA JUGA:Arlyansyah Dipanggil Timnas, Shin Tae-yong: Bisa Jadi Aset Persija di Masa Depan
Wamenkum menyambut baik serta menyampaikan penghargaan atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya
"Pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tutupnya.





