HARIAN.FAJAR.CO.ID, JENEPONTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Tak tanggung-tanggung, kasus proyek yang tersebar di 24 lokasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,27 miliar.
Keempat tersangka pun langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Jeneponto selama 20 hari.
Penetapan tersangka dan penahanan itu diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejari Jeneponto, Jalan Pelita, Kecamatan Binamu, Rabu (18/11/2026) sore.
Kajari Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, mengungkapkan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.279.108.185,52.
“Total kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP sekitar Rp1,2 miliar,” kata Akhmad Heru Prasetyo.
Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Jeneponto selaku Pengguna Anggaran (PA).
Kemudian S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dua lainnya berinisial MS dan NB yang merupakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Penyidik menduga keempatnya memiliki peran dalam penyimpangan proyek, mulai dari perencanaan dan penetapan lokasi, pengaturan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengarahan pembelian material hingga dugaan pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan pekerjaan.
Dalam penyidikan, jaksa juga menemukan sejumlah indikasi penyimpangan. Di antaranya penetapan lokasi yang tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai.
Penyusunan RAB yang semestinya dilakukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) justru dilakukan oleh TFL. Selain itu, ditemukan dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir serta kekurangan volume pekerjaan fisik.
Bahkan, penyidik menemukan dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin yang diduga mengalir kepada pihak-pihak terkait.
Heru menyebutkan, penyidikan perkara tersebut telah berlangsung sejak 31 Maret 2026. Dalam prosesnya, tim penyidik telah memeriksa 186 saksi dan empat orang ahli serta mengumpulkan dokumen, barang bukti, dan bukti elektronik.
Ancaman pidana terhadap para tersangka tidak main-main. Mereka disangkakan dengan Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Ancaman hukumannya 2 sampai 20 tahun,” tegas Heru.
Meski telah menetapkan empat tersangka, Kejari Jeneponto belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terseret dalam perkara tersebut.
Heru menegaskan, penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain berdasarkan perkembangan alat bukti dan fakta yang ditemukan selama proses hukum.
“Kami akan berdasarkan pada alat bukti, dan tidak menutup kemungkinan apabila ada alat bukti dan fakta persidangan,” ujarnya.
Selain mengembangkan penyidikan, kejaksaan juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.
Keempat tersangka kini mendekam di Rutan Kelas IIB Jeneponto untuk menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2026.
Kejari Jeneponto menegaskan penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. (map/*)





