JAKARTA, KOMPAS – Jenis kecurangan atau fraud pada program Jaminan Kesehatan Nasional telah bergeser. Sebelumnya, klaim fiktif menjadi jenis kecurangan yang paling banyak ditemukan. Saat ini, manipulasi diagnosis justru semakin mendominasi.
Perubahan tersebut menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan modus yang semakin kompleks, pengawasan tidak lagi cukup hanya melalui pemeriksaan administratif, melainkan perlu lebih komprehensif melalui penguatan teknologi dan validasi berlapis.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, proporsi bentuk kecurangan pada program JKN pada 2023 didominasi pada klaim palsu (phantom billing). Namun, pada 2024-2025, manipulasi diagnosis atau tindakan yang paling banyak ditemukan dengan porsi sekitar 52-59 persen. Klaim palsu justru ditemukan hanya tiga persen.
Ia menilai, pergeseran jenis kecurangan tersebut menjadi tantangan baru bagi penyelenggaraan program JKN. Kecurangan pada manipulasi diagnosis dan tindakan medis membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam untuk memastikan kesesuaian antara klaim, kondisi pasien, dan pelayanan yang diberikan.
“Penguatan anti fraud (antikecurangan) JKN tidak cukup hanya melalui verifikasi administratif, tetapi membutuhkan integrasi analitik data, validasi klinis, investigasi, dan aspek hukum untuk menghadapi modus kecurangan yang semakin kompleks,” ujar Prihati dalam acara 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menyebutkan, nilai inefisiensi dan potensi kerugian akibat kecurangan yang berhasil diselamatkan pada 2023 sebesar Rp 1,44 triliun. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi Rp 6,69 triliun pada 2024 dan menurun menjadi Rp 6,52 triliun pada 2025. Sementara pada periode Januari-Oktober 2026, angka antikecurangan yang dilaporkan sebesar Rp 5,1 triliun.
Penurunan nilai tersebut, menurut Prihati, bukan karena melemahkan upaya pengawasan antikecurangan. Penurunan nilai antikecurangan tersebut diharapkan menunjukkan kesadaran seluruh ekosistem pelayanan untuk tidak melakukan kecurangan. Hal itu berarti semakin banyak fasilitas kesehatan yang patuh menjalankan sistem antikecurangan.
Kecurangan adalah pengkhianatan terhadap gotong royong dari seluruh masyarakat.
Tantangan pengawasan pada program JKN kian besar seiring dengan meluasnya pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Per 1 November 2026, program JKN telah mencakup 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Meskipun, jumlah peserta yang aktif baru 80,73 persen.
Selain itu, program ini juga telah bekerja sama dengan 23.950 fasilitas kesehatan tingkat pertama termasuk klinik dan puskesmas, 3.283 rumah sakit, dan 6.667 fasilitas penunjang lainnya, seperti apotek dan optik. Besarnya skala penyelenggaraan JKN tersebut membuat pengawasan juga semakin luas.
Prihati mengatakan, kecurangan dalam program JKN tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial pada penyelenggaraan program. Kecurangan juga dapat mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu pelayanan, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.
“Karena itu, pengendalian kecurangan mesti dilakukan secara menyeluruh, melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ucapnya.
Salah satu penanganan kasus kecurangan dalam program JKN yang telah berjalan terhadap kasus di Magelang, Jawa Tengah. Kasus tersebut berkaitan dengan kejadian pada 2020 saat pandemi Covid-19 yang diperkirakan menimbulkan dampak kerugian hingga Rp22,19 miliar. Penanganan kini telah masuk pada proses persidangan.
Penanganan kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kecurangan program JKN semakin kuat. Penanganan tidak hanya berhenti pada pencegahan dan deteksi kecurangan, melainkan telah mencakup penanganan dan tindak lanjut. Dengan demikian, efek jera bisa diberikan sehingga tindak kecurangan bisa ditekan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, penguatan sistem antikecurangan dalam program JKN merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak terkait. Program JKN merupakan bentuk gotong royong masyarakat sehingga biaya yang dihimpun mesti dikelola dengan baik untuk perlindungan kesehatan masyarakat.
“Kecurangan adalah pengkhianatan terhadap gotong royong dari seluruh masyarakat. Setiap rupiah yang dicuri adalah perampasan terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan,” tuturnya.
Muhaimin menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan dalam sistem antikecurangan JKN. Sistem pengendalian kecurangan didorong agar mampu mengantisipasi berbagai bentuk kecurangan. Jangan sampai kelemahan tata kelola sistem JKN dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan kecurangan.
Selain itu, ia mendorong perlindungan bagi pelapor dugaan kecurangan. Perlindungan tersebut diperlukan agar upaya pengawasan dapat berjalan tanpa menimbulkan ketakutan dari pelapor atau pihak yang sudah menjalankan tugas dengan benar.
Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulianty Permanasari menyampaikan, sistem pengendalian kecurangan akan diupayakan agar semakin adaptif untuk menghadapi perubahan pola pelayanan dan risiko yang terjadi. Penguatan pun perlu melibatkan kolaborasi dan integrasi seluruh pihak yang terkait dalam ekosistem JKN.
Saat ini, BPJS Kesehatan telah mengembangan pendekatan antikecurangan dengan pemanfaatan akal imitasi (AI). Uji coba sudah berjalan dalam pengembangan sistem tersebut.
Kecerdasan buatan berperan dalam proses verifikasi awal pada berkas klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan. Setelah itu, verifikasi akan dilakukan kembali oleh verifikator dari BPJS Kesehatan. Lewat pemanfaatan AI, potensi kecurangan diharapkan bisa teridentifikasi lebih dini sehingga kasus bisa ditangani tanpa harus melalui proses penindakan.
“Namun untuk pemanfaatan AI ini masih dalam tahap uji coba. Pengembangan masih akan terus dilakukan,” ujarnya.





