JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim, menanggapi penggeledahan di salah satu rumah kawasan Kebayoran Baru yang diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso, tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dilansir dari video Kompas TV, penggeledahan rumah tersebut dilakukan pada Selasa (17/11/2026) malam.
Puluhan personel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pengawalan personel Brimob bersenjata laras panjang menggeledah rumah tersebut.
Baca Juga: Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Geledah Rumah yang Diduga Dijadikan Posko oleh Irjen Eko Hadi
Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan terkait kasus dugaan penyadapan yang tengah ditangani Bareskrim Polri.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah petugas masuk ke sebuah rumah. Sementara personel lain berjaga di luar.
Yusuf menjelaskan, penggeledahan merupakan salah satu upaya paksa yang diatur dalam KUHAP.
Sebagai upaya paksa, kata dia, mekanisme prosedurnya sangat ketat, termasuk harus mengantongi izin dari pengadilan negeri.
“Artinya upaya paksa penggeledahan itu harus berizin. Nah, maka ketika tidak berizin ya tidak sah itu. Nah, itu syaratnya,” kata Yusuf dalam Breaking News Kompas TV, Rabu (18/11/2026).
"Yang kedua, soal teknik penggeledahannya di lapangan. Surat izin itu ketika sudah didapat harus ditunjukkan."
Mengenai waktu penggeledahan yang terpaut cukup lama dari penetapan tersangka pada 3 November 2026, ia menyebut itu tergantung pada teknis penyidikan.
Ia meyakini penyidik memiliki pertimbangan subjektif maupun objektif untuk tidak melakukan pengeledahan pada saat penetapan tersangka.
“Melihat bukti-bukti yang ada dulu atau ada perkembangan baru, kemudian dilakukan permohonan izin. Oleh karena itu, kita memang belum mendapatkan kepastian informasi di dalam proses pemantauan kita terkait dengan izin," ujarnya.
"Tapi, ya karena 3 November itu sudah ada konferensi pers penetapan tersangka, tentu situasi dan keadaannya sebenarnya sudah tidak dalam situasi, tidak kategori mendesak, sehingga dilakukan pengeledahan dulu sebelum ada izin."
Bukti TambahanSaat ditanya apakah jeda waktu penggeledahan selama kurang lebih 15 hari sejak penetapan tersangka tidak berpotensi menghilangkan barang bukti, Yusuf menduga kegiatan itu bukan mencari barang bukti dalam rangka menetapkan tersangka.
"Tapi melakukan kegiatan penyidikan yang itu ada pengumpulan bukti untuk membuat semakin terang," tuturnya.
"Nah, bukti yang dikumpulkan itu semakin terang lebih daripada terang cahaya, kan itu. Nah, tersangkanya sudah ada."
Baca Juga: Fakta-Fakta Sidang Etik Irjen Eko Hadi di Kasus Penyadapan Presiden, Banding hingga Ucap Penyesalan
Ia menegaskan penggeledahan tergantung pada teknik penyidikan yang sudah berjalan, termasuk kemungkinan mendapatkan bukti baru dari pengembangan bukti-bukti yang sudah ada sebelumnya.
"Jadi, yang sementara kita maksud kok lama, itu kekhawatiran menghilangkan barang bukti, ya mungkin saja teknik penyidikannya yang ingin digeledah pada saat ini adalah ingin mendapatkan bukti yang lebih daripada yang sudah ada sebelumnya," ujarnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- kompolnas
- penggeledahan
- irjen eko hadi
- penyadapan ilegal
- penyadapan presiden





