Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut digelar setelah Komisi III DPR RI merampungkan pembahasan rancangan undang-undang yang mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Agenda pengambilan keputusan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dengan dihadiri pimpinan serta anggota Komisi III DPR RI dari berbagai fraksi.
Dasco yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan di DPR RI secara langsung membuka jalannya rapat tersebut.
"Perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum," kata Dasco.
Rapat RUU Perampasan Aset Dihadiri Perwakilan PemerintahRapat pengambilan keputusan tingkat pertama tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah yang berkaitan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej hadir sebagai salah satu perwakilan pemerintah dalam rapat tersebut.
Selain itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto juga mengikuti agenda pembahasan di kompleks parlemen.
Dua Wakil Ketua DPR RI lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, turut menghadiri rapat yang dipimpin Dasco.
Kehadiran pimpinan DPR, anggota Komisi III, dan perwakilan pemerintah menjadi bagian dari proses pembahasan RUU Perampasan Aset pada tingkat pertama.
Komisi III DPR Setujui Laporan Tim Perumus dan SinkronisasiSebelum rapat pengambilan keputusan tingkat pertama berlangsung, Komisi III DPR RI telah menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).
Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat yang berlangsung pada Rabu pagi di kompleks parlemen, Jakarta.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin proses permintaan persetujuan terhadap laporan hasil pembahasan kedua tim tersebut.
"Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?" kata Habiburokhman.
Pertanyaan tersebut dijawab dengan persetujuan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang menghadiri rapat.
Persetujuan laporan tim perumus dan tim sinkronisasi menjadi tahapan sebelum pembahasan RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke agenda pengambilan keputusan tingkat pertama.
RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Pengambilan KeputusanRUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi salah satu rancangan regulasi yang dibahas melalui Komisi III DPR RI.
Setelah pembahasan di tingkat komisi rampung, agenda dilanjutkan melalui rapat pengambilan keputusan tingkat pertama yang dipimpin pimpinan DPR RI.
Rapat tersebut menjadi bagian dari proses legislasi sebelum rancangan undang-undang dapat memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Hingga informasi ini disampaikan, rapat telah dibuka dan laporan tim perumus serta tim sinkronisasi telah disetujui, sementara hasil akhir pengambilan keputusan tingkat pertama belum disebutkan.




