RUU Perampasan Aset Segera Sah, Waka Komisi III DPR Sebut Hak Korban Prioritas

detik.com
6 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menyambut rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna. Dia menilai pengembalian kerugian kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana harus menjadi salah satu prioritas dalam aturan tersebut.

"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujar Rano di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rano mengatakan rampungnya pembahasan RUU tersebut merupakan hasil perjuangan panjang pimpinan dan anggota Komisi III DPR bersama pemerintah. Dia mengatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut mengawal pembahasan hingga mencapai tahap pengesahan.

"Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I," katanya.

Menurutnya, pengaturan mengenai pengembalian aset kepada korban penting untuk menjawab persoalan yang kerap terjadi dalam penanganan tindak pidana. Terutama penipuan investasi dan kejahatan yang merugikan banyak orang.

Baca juga: Pemerintah Dukung RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR

Dia mengatakan selama ini korban kerap harus melalui proses panjang untuk mendapatkan kembali dana yang hilang, meskipun pelaku telah diproses secara hukum.

"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting. Tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," tegasnya.

Politikus PKB ini menjelaskan perampasan aset tak hanya bertujuan memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri dan mengambil hasil kejahatan. Namun, juga memastikan hak pihak yang dirugikan tetap terlindungi.

"Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas," ujarnya.

Rano menekankan pentingnya pendataan korban yang akurat dan pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, penelusuran dan pengamanan aset sejak awal penanganan perkara akan menentukan peluang pemulihan kerugian.

"Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan sementara korban menanggung kerugian sendirian. Karena itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga," katanya.

"Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," imbuh Rano.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi UU, Habiburokhman Ungkit Atensi Dasco




(amw/dwr)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Siap-Siap! Operasi Zebra 2026 Sasar Pengendara, SIM dan STNK Jadi Perhatian
• 11 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Prospek Saham Properti CTRA-BSDE dan Otomotif ASII Jelang Penentuan Bunga Acuan
• 14 jam lalukatadata.co.id
thumb
BPH Migas Perluas Akses BBM Subsidi bagi 160 Nelayan Rokan Hilir melalui SPBUN Pertama
• 2 jam lalupantau.com
thumb
GARIS POETIH 2027 Akan Hadirkan 19 Desainer dan Acara Lainnya
• 4 jam lalubeautynesia.id
thumb
Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI Belum Final, Masih Tunggu Perjanjian Kerja Sama
• 21 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.