jpnn.com, JAKARTA - Konsumen otomotif, Elnard Peter, secara resmi meminta pertanggungjawaban hukum dan klarifikasi kepada firma hukum SLF selaku kuasa hukum yang menangani gugatan konsumen terhadap pihak produsen kendaraan.
Pertanggungjawaban ini diminta menyusul dugaan adanya cacat yudisial pada seluruh rangkaian putusan pengadilan, mulai dari peradilan tingkat pertama hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK).
BACA JUGA: Riset: Konsumen Otomotif Tak Lagi Mengutamakan Soal Harga Jual Kembali, Tetapi Ini
Elnard menyoroti tidak diperiksanya seluruh alat bukti otentik dan objek perkara selama proses persidangan berlangsung. Secara khusus, dia mempertanyakan tidak diterapkannya asas Pembuktian Terbalik yang seharusnya wajib dibebankan kepada pelaku usaha sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Menurut Elnard, pokok sengketa mengenai mutu Steering Axis Inclination (SAI) produk yang tidak sesuai spesifikasi standar merupakan subjek gugatan yang pembuktiannya menjadi kewajiban pelaku usaha.
BACA JUGA: Lebih Dekat ke Konsumen, Otoproject Studio Hadir di Kota Kasablanka, Ada Promo Spesial
Secara hukum formil, hal tersebut memiliki pembuktian tunggal melalui buku panduan perbaikan (repair manual) produk, yang secara teknis dilaksanakan oleh pegawai produsen kendaraan.
"Hal ini sudah saya sampaikan agar selaras dengan alat bukti autentik berupa surat elektronik (email) yang ditujukan kepada Tergugat III, saat mengajukan klaim jaminan produk. Saya juga telah menekankan pentingnya mengupayakan Pembuktian Terbalik pada agenda pembuktian pihak tergugat pada November 2023 lalu," ujar Elnard dalam siaran persnya.
BACA JUGA: Prof. Andi Asrun Minta MA Tata Ulang Aturan Perlawanan atas Putusan Perdata Inkrah
Elnard menilai absennya pemeriksaan terhadap objek perkara dan alat bukti otentik sejak pengadilan tingkat pertama hingga tingkat PK mengakibatkan seluruh putusan kehilangan kebenaran formil.
Padahal, dokumen repair manual produk telah diserahkan oleh pihak Penggugat sebagai alat bukti autentik.
Di samping itu, seluruh putusan tersebut juga dinilai tidak memiliki kebenaran materiil karena mengabaikan standar konsensus internasional ISO 8855 tentang Dinamika Kendaraan, yang secara spesifik menetapkan definisi geometri roda termasuk parameter SAI.
Polemik ini makin menguat setelah pihak prinsipal menerima surat bernomor 043/SKY/-LF/LPP/IX/2026 tertanggal 30 September 2026. Dalam surat tersebut tertulis bahwa "hakim berpendapat lain yang bahkan telah mengesampingkan keterangan Ahli dari Penggugat dan para Tergugat mengenai pembuktian terbalik."
Menanggapi isi surat tersebut, Elnard mempertanyakan transparansi dan komunikasi pihak kuasa hukum selama masa persidangan berlangsung.
"Pertanyaannya sekarang, mengapa fakta bahwa hakim mengesampingkan keterangan ahli dan pembuktian terbalik tidak dilaporkan kepada saya selaku prinsipal saat peradilan tingkat pertama masih berjalan pada tahun 2023 silam?" tegasnya.
Hingga saat ini, Elnard mengaku baru menerima dua rekaman elektronik persidangan yang hanya memuat keterangan para ahli. Dia mendesak pihak SLF untuk segera menyerahkan seluruh rekaman persidangan lainnya secara utuh, sekaligus memberikan klarifikasi terbuka mengenai alasan tidak adanya upaya hukum maksimal untuk memastikan majelis hakim menjalankan Pasal 28 UUPK.
"Kini seluruh putusan dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali jelas memiliki cacat yudisial. Bahkan dari surat balasan itu, terindikasi kuat bahwa SLF sudah mengetahui sejak awal arah persidangan yang memutus perkara hanya berdasarkan pendapat hakim semata tanpa memeriksa alat bukti otentik dan objek sengketa," pungkas Elnard. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Putusan MA soal Suket Pendidikan Gibran, Ada Frasa Kepentingan Seluruh Bangsa Indonesia
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan




