Tanpa batasan yang jelas, kewenangan penyadapan berpotensi disalahgunakan menjadi sarana mencari-cari kesalahan seseorang
IDXChannel - DPR meminta batasan penggunaan penyadapan diperjelas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Penyadapan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan tanpa didukung bukti awal terkait tindak pidana.
Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta mengatakan, penyadapan semestinya bukan menjadi instrumen untuk mencari bukti awal suatu tindak pidana. Sebaliknya, kewenangan tersebut harus digunakan untuk memperkuat atau menyempurnakan bukti yang telah dimiliki aparat penegak hukum.
"Kalau bukti awal dicari, setiap saat orang bisa memelototi, bisa mengikuti, bisa mengejar. Wah, ini kayaknya mencurigakan. Tapi tidak ada bukti awal, lalu disadap. Itu kan berbahaya banget," kata Wayan, Rabu (18/11/2026).
Dia menilai, tanpa batasan yang jelas, kewenangan penyadapan berpotensi disalahgunakan menjadi sarana mencari-cari kesalahan seseorang. Karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki dasar yang kuat sebelum melakukan penyadapan.
Meski demikian, Wayan mengemukakan adanya pengecualian terhadap empat kategori perkara, yakni keamanan negara, terorisme, narkotika, dan korupsi.
Menurutnya, penyadapan untuk mencari bukti awal dapat dimungkinkan dalam penanganan perkara-perkara tersebut karena memiliki karakteristik dan kepentingan penegakan hukum yang berbeda.
"Untuk empat hal, keamanan negara, teroris, korupsi, narkoba, boleh digunakan untuk mencari bukti awal. Di luar itu harus berhati-hati," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)





