Forum Pengembang Komponen Kendaraan Listrik Indonesia atau Forkindo menyoroti sejumlah tantangan industri komponen lokal dalam mengejar target tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Meski pemerintah menargetkan TKDN mencapai 60% pada 2027 dan 80% mulai 2030, Ketua Forkindo Eddy Chan menilai tanpa kemampuan memproduksi sel baterai, sistem manajemen baterai (BMS), dan motor penggerak, Indonesia akan kesulitan mencapai target TKDN sebesar 80% pada 2030.
Penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) mencapai lebih dari 117 ribu unit sepanjang Januari-September 2026. Torehan itu meningkat 112% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pada saat yang sama, impor mobil utuh atau completely built up (CBU) turun hampir 48%. Eddy Chan mengatakan tren tersebut menunjukkan produksi kendaraan listrik mulai beralih ke dalam negeri.
Eddy mengatakan TKDN kendaraan listrik saat ini masih banyak ditopang oleh aktivitas perakitan paket baterai, seperti pengemasan, pemasangan pelindung, dan penyusunan rangkaian kabel. Sementara itu, industri dalam negeri masih mengimpor sejumlah komponen bernilai tinggi, seperti sel baterai, sistem manajemen baterai (BMS), motor penggerak, dan inverter.
"Kami tidak ingin Indonesia memenuhi angka TKDN di atas kertas, tetapi nilai tambahnya tetap mengalir ke luar negeri," ujar Eddy di Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Eddy, Indonesia telah memiliki modal kuat di sisi hulu melalui sumber daya nikel dan proyek pengembangan baterai di Weda Bay. Di sisi hilir, sejumlah pabrik perakitan kendaraan listrik juga terus bertambah. Namun, industri komponen yang menghubungkan kedua sektor tersebut masih belum optimal.
“TKDN itu harus disubsidi, diberi insentif di hulu. Bukan di hilir. Kalau hulunya dikasih insentif, nanti hilirnya akan terima harga yang lebih murah kan? Bukan berarti kita kasih hilir,” ucapnya.
Forkindo mengusulkan enam hal kebijakan kepada pemerintah. Salah satunya, pemerintah perlu menyusun metodologi penghitungan TKDN yang memberikan bobot lebih besar pada komponen kritikal. Aturan mengenai perhitungan itu diharapkan terbit paling lambat pada 2027.
Kedua, Forkindo juga mendorong pemerintah memberikan insentif secara berjenjang. Semakin besar penggunaan komponen lokal, semakin besar insentif yang diterima produsen. Skema ini juga diharapkan berlaku untuk insentif kendaraan hybrid dan kendaraan komersial dengan mempertimbangkan persyaratan TKDN.
Ketiga, Forkindo menilai pemerintah perlu menghubungkan industri baterai di sisi hulu dengan produsen modul dan paket baterai yang beroperasi di dalam negeri.
Keempat Forkindo juga meminta pemerintah mewajibkan produsen kendaraan penerima insentif mengembangkan pemasok lokal. Program tersebut perlu juga dukungan pembiayaan bagi industri komponen dan industri kecil menengah (IKM).
Lalu kelima, Forkindo menyoroti perlunya memperkuat laboratorium pengujian dan sertifikasi komponen kendaraan listrik. Asosiasi berharap dapat berperan sebagai pihak independen atau wasit dalam proses pengujian.
Terakhir, Forkindo mendorong pemerintah menciptakan permintaan bagi komponen lokal melalui pengadaan barang oleh pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).
“Target 60% dan 80% TKDN adalah alat yang tepat. Tugas kami bersama adalah memastikan angka itu diisi oleh pabrik, tenaga kerja, dan teknologi Indonesia,” ucap Eddy.




