HNW soal Rencana Bangun Sekolah Rakyat di Hutan UI: Jangan Sampai Rakyat Terima Informasi Berbeda

kumparan.com
5 jam lalu
Cover Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).

Hidayat menilai pembangunan sekolah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera merupakan kebijakan penting. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

“Mencerdaskan anak bangsa adalah kewajiban negara. Namun, jangan sampai untuk membangun sekolah kita justru mengurangi ruang hijau yang dibutuhkan masyarakat. Pendidikan dan lingkungan bukan dua hal yang harus dipilih salah satunya. Keduanya harus dijaga dan diwujudkan secara bersamaan,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Rabu (18/11).

Menurut Hidayat, Hutan Kota UI memiliki fungsi ekologis penting, mulai dari menyerap air hujan, menjaga kualitas udara, mengurangi suhu lingkungan, hingga menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa.

Kawasan tersebut juga memiliki nilai akademis sebagai laboratorium alam dan sarana pembelajaran lingkungan bagi mahasiswa maupun masyarakat.

“Jangan hanya melihat batas administrasi atau batas lahan pembangunan. Kita juga harus melihat dampak ekologisnya. Bangunan yang berada di luar kawasan hutan sekalipun tetap perlu dikaji apabila pembangunan dan aktivitasnya berpotensi mengganggu fungsi lingkungan di sekitarnya. Jadi, yang harus dijaga bukan hanya status lahannya, tetapi juga keberlanjutan fungsi ekologisnya,” jelasnya.

Minta Pemerintah Perjelas Status Lahan

Hidayat turut menyoroti perbedaan informasi mengenai rencana penggunaan lahan seluas sekitar delapan hektare di kawasan UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Persoalan tersebut mencuat setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan informasi mengenai rencana pemanfaatan lahan tersebut. Pernyataan itu kemudian mendapat klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan pihak UI.

Mensos kemudian menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak dilakukan di dalam kawasan Hutan Kota UI, melainkan di lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut.

Hidayat meminta pemerintah, Pemprov DKI Jakarta, dan pihak UI memberikan penjelasan resmi mengenai lokasi, status kepemilikan, peruntukan lahan, hingga dampak pembangunan terhadap kawasan hutan kota.

“Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian. Harus ada kejelasan mengenai lokasi dan status lahannya. Yang paling penting, perlu ada jaminan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak menyebabkan berkurangnya luas Hutan Kota UI maupun terganggunya fungsi ekologis kawasan tersebut,” tegas Hidayat.

Dorong Kajian dan Alternatif Lokasi

Hidayat menilai pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh sebelum menetapkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Kajian tersebut harus mencakup kesesuaian tata ruang, status dan fungsi lahan, dampak lingkungan, kebutuhan infrastruktur, hingga manfaat dan biaya pembangunan dalam jangka panjang.

Ia juga meminta Kementerian Sosial tidak terpaku pada satu pilihan lokasi. Pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah alternatif untuk merealisasikan program tersebut.

Alternatif itu antara lain menginventarisasi aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal, menjajaki kerja sama dengan sekolah swasta yang masih memiliki kapasitas, hingga mengembangkan fasilitas pendidikan yang sudah tersedia melalui renovasi dan penambahan sarana.

“Kalau tujuan kita memperluas akses pendidikan, tentu pilihan solusinya tidak harus selalu membangun gedung baru di atas lahan yang memiliki fungsi lingkungan penting. Pemerintah perlu membandingkan beberapa alternatif lokasi berdasarkan kebutuhan, kelayakan, biaya, dan dampaknya. Dengan begitu, tujuan Sekolah Rakyat tetap tercapai tanpa harus menimbulkan persoalan lingkungan,” ungkapnya.

Hidayat juga mendorong agar sivitas akademika UI, termasuk para ahli lingkungan dan unsur kelembagaan universitas, dilibatkan dalam pembahasan rencana pembangunan tersebut.

Menurutnya, keterlibatan akademisi diperlukan agar keputusan pemerintah turut mempertimbangkan aspek ilmiah dan kepentingan publik dalam jangka panjang.

“Program Sekolah Rakyat harus kita dukung karena menyangkut masa depan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Tetapi dukungan terhadap tujuannya tidak berarti semua pilihan cara dan lokasinya harus diterima tanpa kajian. Justru karena program ini penting, perencanaannya harus matang, transparan, dan mempertimbangkan berbagai alternatif,” tambahnya.

Kualitas Pendidikan Tak Hanya Diukur dari Gedung

Selain persoalan lokasi, Hidayat mengingatkan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari jumlah gedung yang dibangun atau sekolah yang diresmikan.

Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan guru berkualitas, proses pembelajaran yang baik, pendampingan siswa, fasilitas pendidikan yang memadai, serta pembiayaan operasional yang berkelanjutan.

“Jangan sampai perhatian kita terlalu besar pada pembangunan gedung, tetapi kurang memperhatikan kualitas pembelajaran dan keberlanjutan program. Anak-anak membutuhkan guru yang baik, pendampingan, fasilitas yang memadai, dan lingkungan belajar yang mendukung. Itulah yang harus menjadi ukuran keberhasilan Sekolah Rakyat,” jelasnya.

Hidayat juga meminta setiap rencana pembangunan Sekolah Rakyat didasarkan pada kajian kebutuhan dan kelayakan yang objektif, termasuk efisiensi anggaran serta dampak sosial dan lingkungan.

Ia berharap polemik pembangunan Sekolah Rakyat di dekat Hutan Kota UI menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan pembangunan manusia berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.

“Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan gedung sekolah baru, tetapi pada saat yang sama kehilangan lingkungan yang sehat untuk masa depan mereka,” jelasnya.

“Kita ingin anak-anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan pendidikan yang layak, sekaligus mewarisi lingkungan yang lestari. Mencerdaskan bangsa harus berjalan seiring dengan menjaga alam, bukan dengan mengorbankannya,” pungkas dia.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pemkab Aceh Barat Percepat Pendataan Sertifikat Tanah Korban Bencana untuk Hunian Tetap
• 22 jam lalurepublika.co.id
thumb
Dasco Bantah Terlibat Judi Daring dan Doksing, Pertimbangkan Langkah Hukum atas Tuduhan di Media Sosial
• 5 jam lalupantau.com
thumb
Daftar Hewan yang Mempunyai Empati Tinggi
• 13 jam lalubeautynesia.id
thumb
Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Pigai: Keadilan Harus Diukur dari Perspektif Korban
• 5 jam lalukompas.tv
thumb
8 Pekerjaan Freelance atau Remote yang Bisa Menghasilkan Uang dalam Dolar
• 15 jam lalubeautynesia.id
Berhasil disimpan.