Pemantau Independen Terancam, Kredibilitas SVLK Dipertanyakan

kompas.id
5 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS — Peran pemantau dalam sistem tersebut terancam dipangkas melalui rancangan perubahan aturan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Mereka berperan penting untuk menjaga kredibilitas SVLK dalam menjamin legallitas dan kelestarian hasil hutan.

Pemantau independen berperan menguji kesesuaian dokumen dan klaim perusahaan dengan praktik pengelolaan hutan serta peredaran kayu di lapangan. Dalam menjalankan fungsinya ini mereka berulang kali menjumpai kayu yang berasal dari pembalakan ilegal diduga masih ditemukan masuk ke rantai pasok perusahaan pemegang SVLK.

Hal itu disampaikan Koalisi Pemantau Independen melalui kertas posisi berjudul Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK yang didiskusikan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Direktur Eksekutif Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Muhammad Ichwan; Juru Kampanye Forest Watch Indonesia, Alvin Alviransyah; staf program Independent Forest Monitoring Fund, Berton Pakpahan; dan Juru Kampanye Perkumpulan Kaoem Telapak, Ziadatunnisa I Latifa.

Koalisi menilai rancangan perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 8 Tahun 2021 mengurangi pengaturan mengenai kedudukan, hak, dan fungsi pemantau independen. Dalam rancangan perubahan Permen LHK yang diterima pemantau pada 18 Juni 2026, lima pasal yang sebelumnya mengatur pemantau independen dipangkas menjadi satu ketentuan normatif, yakni Pasal 288.

Tanpa akses terhadap data perusahaan, kami tidak bisa memeriksa apakah laporan perusahaan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Direktur Eksekutif Nasional JPIK Muhammad Ichwan menilai rancangan tersebut melemahkan peran pemantau independen. Pelemahan ini dapat membuat SVLK kehilangan salah satu mekanisme pengawasannya. Padahal, pemantau independen berfungsi menguji kesesuaian antara dokumen legalitas perusahaan dan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Tanpa akses terhadap data perusahaan, kami tidak bisa memeriksa apakah laporan perusahaan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Ichwan.

Ichwan mencontohkan temuan JPIK mengenai pengolahan kayu ramin. Dalam dokumen hasil audit, perusahaan yang dipantau dinyatakan tidak mengolah jenis kayu yang perdagangannya diatur dalam CITES. Namun, JPIK menemukan indikasi bahwa perusahaan tersebut mengolah kayu ramin yang diduga berasal dari pembalakan di kawasan hutan lindung atau taman nasional.

Untuk memastikan jenis kayu, JPIK melakukan pengujian DNA. Menurut Ichwan, hasil pengujian menunjukkan kayu tersebut merupakan ramin, bukan meranti putih sebagaimana klaim. Temuan itu memperlihatkan pentingnya pemeriksaan lapangan untuk menguji kesesuaian hasil audit dengan praktik pengolahan kayu.

Baca JugaJadi Modus Pembalakan Liar di Mentawai, Penerbitan PHAT dan SIPUHH Mesti Dievaluasi
Melemah

Staf program Independent Forest Monitoring Fund (IFMF) Berton Pakpahan mengatakan, pemantau independen selama ini hanya diakui secara formal sebagai bagian dari SVLK. Dalam praktiknya, hasil pemantauan dan keberatan mereka belum memperoleh tempat yang sepadan dalam proses verifikasi.

“Ketika sertifikat legalitas sudah terbit, tetapi pemantau independen tidak pernah dilibatkan, apakah sertifikat itu akuntabel dan kredibel?” ujar Berton.

Menurut dia, kegiatan pemantauan dan peningkatan kapasitas selama ini lebih banyak dibiayai secara mandiri oleh organisasi masyarakat sipil. Padahal, Pasal 248 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 telah memuat ketentuan mengenai fasilitasi pendanaan bagi pemantau independen. Rencana penghapusan ketentuan tersebut dinilai semakin melemahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan SVLK.

“Pemantau ini seperti anak tiri. Dia ikut, tetapi tidak dihitung. Semua keluhan kita, semua hasil pemantauan kita, benar-benar tidak pernah dianggap ada,” katanya.

Baca JugaPeran Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK Perlu Diperkuat

Selain persoalan pendanaan, keterbatasan akses informasi kehutanan juga menjadi hambatan utama pemantauan. Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI) Alvin Alviransyah mengatakan, pembatasan akses data merupakan kemunduran dari perjuangan masyarakat sipil yang telah berlangsung sejak 2013.

FWI sebelumnya dapat mengakses sejumlah dokumen, seperti rencana kerja usaha (RKU), rencana kerja tahunan (RKT), izin pemanfaatan kayu (IPK), dan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI). Pada 2017–2022, akses terhadap informasi perizinan dan sistem informasi legalitas kayu (SILK) juga masih tersedia.

Alvin mencontohkan, pada 2022 FWI dapat menggunakan data RPBBI untuk menelusuri aliran kayu dari Papua ke Surabaya, Semarang, hingga Kalimantan. Namun, permohonan informasi yang diajukan setelah itu tidak mendapat jawaban.

Pembatasan semakin nyata setelah terbit Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 31 Tahun 2024, kemudian diperkuat dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 71 Tahun 2025 tentang Daftar Rincian Informasi yang Dikecualikan.

Baca JugaPembalakan Liar di Mentawai, PT BRN Dihukum Ganti Rugi Ekologis Rp 78,1 Miliar

Sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk memeriksa kepatuhan pemegang izin dan menelusuri asal-usul bahan baku industri kehutanan, seperti RKU, RKT, RPBBI, serta data produksi olahan kayu, termasuk di dalamnya.

“Kalau hak atas informasi itu kita sudah menangkan, kenapa hak atas data dan informasi yang serumpun itu malah ditutup sekarang,” kata Alvin.

Belum ada penindakan

Keterbatasan pengawasan juga terlihat dari tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran. Juru Kampanye Kaoem Telapak Ziadatunnisa I Latifa mengatakan, pihaknya menemukan dugaan kayu ilegal masuk ke rantai pasok perusahaan pemegang sertifikat SVLK. Salah satu modusnya ialah mencampurkan kayu ilegal dengan kayu yang memiliki dokumen legalitas agar asal-usul kayu seolah-olah sah atau dikenal sebagai timber laundering.

Laporan Kaoem Telapak bersama Environmental Investigation Agency (EIA), Criminal Neglect (2021), mengungkap lebih dari 50 perusahaan yang diduga memperdagangkan kayu ilegal tanpa tindakan hukum. Sebagian perusahaan tersebut disebut memiliki sertifikat SVLK. Zia juga merujuk pemberitaan Tempo pada 2023 yang mengutip laporan JPIK mengenai lebih dari 100 dugaan pelanggaran prinsip dan kriteria SVLK yang tetap lolos audit dalam kurun 10 tahun.

Kaoem Telapak mengirimkan 31 surat pengaduan selama 2022–2026, terdiri dari 16 surat kepada Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI), tujuh kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan delapan kepada Kementerian Kehutanan. Sebanyak 27 surat mendapat respons, tetapi respons tersebut belum tentu berujung pada pemeriksaan substantif.

Dari 16 laporan kepada LPVI, tujuh berhenti pada klarifikasi dokumen dan dua ditunda sambil menunggu informasi dari penegak hukum. Menurut Zia, tidak satu pun dari 31 laporan tersebut berujung pada penetapan bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terbukti. Tiga sanksi sertifikat yang tercatat pun dijatuhkan karena perusahaan menolak diaudit, bukan karena pelanggaran yang dilaporkan terbukti.

“Pemantauan berbasis bukti ini masih berhenti di meja sertifikasi atau dalam tanda kutip di ranah administratif saja,” kata Zia.

Kaoem Telapak mendorong agar laporan yang diterima LPVI dan KAN wajib dirujuk kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari serta aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Kementerian Kehutanan juga diminta memberikan jawaban tertulis dalam tenggat waktu yang jelas.

Baca JugaKasus Pembalakan di Mentawai Siap Dilimpahkan ke Pengadilan
Pemerintah tetap mengakui

Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menegaskan, pemerintah tetap mengakui pemantau independen sebagai bagian penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas SVLK.

Menurut dia, hak pemantau untuk memperoleh informasi, mendapatkan perlindungan, dan mengakses lokasi pemantauan telah diatur dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 yang diubah melalui Permenhut Nomor 23 Tahun 2025.

"Kementerian Kehutanan tidak memiliki kebijakan yang ditujukan untuk mempersempit peran atau mengurangi hak pemantau independen," ujar Ristianto.

Pembenahan layanan SATU DATA Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan revisi keputusan mengenai penyelenggaraan SVLK diarahkan untuk memperbaiki sistem. Menurut dia, pelayanan informasi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang dikecualikan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Terkait laporan pemantau, Ristianto menyebut Direktorat Jenderal PHL menelaah setiap laporan untuk menentukan substansi temuan, kebutuhan verifikasi, dan instansi yang berwenang menanganinya. Pemeriksaan lapangan dapat melibatkan Balai Pengelolaan Hutan Lestari, Balai Penegakan Hukum Kehutanan, serta dinas kehutanan setempat.

"Setiap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pemantau independen ditelaah untuk menentukan substansi temuan, kebutuhan verifikasi, dan pihak yang berwenang menanganinya," katanya.

Jika pelanggaran terbukti, tindak lanjut dapat berupa tindakan perbaikan, sanksi administratif, pencabutan perizinan sesuai dasar hukum, hingga proses penegakan hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

Baca JugaAda Dugaan Pembalakan Liar, Seratus Rumah Terdampak Banjir di Pesisir Selatan

Ristianto menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang bagi masukan pemantau independen dalam penyempurnaan aturan SVLK. Menurut dia, perubahan teknis diperlukan untuk memperjelas prosedur, mempermudah pemantauan dan pelaporan, serta meningkatkan efektivitas tindak lanjut.

"Pemerintah tidak melihat kebutuhan untuk mengurangi independensi maupun hak akses pemantau," ujarnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bupati Daeng Manye Ajak Kades Se-Takalar Benchmark ke Bali, Dorong Inovasi Desa Berbasis Wisata dan Digital
• 18 jam laluharianfajar
thumb
HUT ke-17 Badung Perkuat Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM | SAPA PAGI
• 10 jam lalukompas.tv
thumb
Sudin LH Jakut Uji Emisi 1.413 Kendaraan Bermotor Sepanjang 2026
• 22 jam lalumetrotvnews.com
thumb
OJK dan LPS Jamin Kerahasiaan Data Nasabah Jelang Penerapan Program Penjaminan Polis Asuransi 2028
• 18 jam lalupantau.com
thumb
5 Fakta Medis Minum Sambil Berdiri
• 6 jam lalubeautynesia.id
Berhasil disimpan.