JAKARTA, KOMPAS — Tambahan anggaran pemerintah tahap pertama sebesar Rp 10 triliun untuk BPJS Kesehatan ludes dalam waktu sekitar dua pekan guna membayar klaim fasilitas kesehatan. Kondisi ini mencerminkan tekanan likuiditas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kian berat di tengah selisih penerimaan iuran dan beban klaim.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan, tambahan anggaran Rp 20 triliun dari pemerintah disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama telah dilakukan pada 14 Oktober 2026, sementara pencairan dana tahap kedua senilai Rp 10 triliun masih menunggu evaluasi Kementerian Keuangan.
“Tahap pertama langsung kita gunakan untuk pembayaran klaim. Dalam waktu kurang lebih 14 sampai 28 hari itu sudah selesai kita gunakan,” ujar Prihati di konferensi pers setelah acara Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia mengatakan, BPJS Kesehatan akan menyampaikan laporan penggunaan dana tahap pertama itu kepada Kementerian Keuangan pada Kamis (19/11/2026). Laporan itu akan menjadi dasar penilaian pemerintah sebelum memutuskan pencairan dana tahap kedua sebesar Rp 10 triliun.
Sebelumnya, pencairan dana tahap kedua direncanakan berlangsung pada November 2026. Menurut rencana, dana tahap kedua nantinya juga akan digunakan untuk membayar klaim fasilitas kesehatan.
Penyerapan tambahan dana itu berlangsung di tengah kesenjangan antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat. Berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga September 2026, penerimaan iuran tercatat sebesar Rp 118 triliun. Sementara, pembayaran manfaat mencapai Rp 132 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp 14 triliun antara kedua pembiayaan tersebut. Selisih ini menunjukkan, pengeluaran BPJS Kesehatan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta lebih besar daripada dana yang dihimpun melalui iuran.
Di acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, tambahan anggaran Rp20 triliun diberikan untuk memperkuat pembiayaan BPJS Kesehatan.
“Tahun ini, Presiden memberikan tambahan Rp 20 triliun untuk penguatan BPJS Kesehatan. Setidaknya, sudah Rp 60 triliun lebih uang APBN kita kucurkan di BPJS,” ujar Muhaimin.
Menurut dia, dukungan anggaran pemerintah diperlukan untuk menjaga ketahanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga saat ini, JKN telah melindungi 285,83 juta jiwa atau setara dengan 98,52 persen penduduk Indonesia.
Luasnya cakupan pelayanan juga tercermin dari jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hingga 31 Oktober 2026, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.940 klinik dan 3.283 rumah sakit serta melayani sekitar dua juta transaksi pelayanan kesehatan setiap hari.
Di sisi penerimaan, kepesertaan tidak aktif menjadi salah satu tantangan pembiayaan. Dalam keterangannya pada September 2026, Prihati menyebut, sekitar 52 juta peserta JKN berstatus tidak aktif. Apabila peserta tersebut kembali aktif membayar iuran kelas III, potensi penerimaan diperkirakan mencapai sekitar Rp 2 triliun per bulan.
Ia juga mengklaim penyesuaian iuran belum dilakukan selama enam tahun. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan terus dipengaruhi oleh inflasi medis, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit, serta peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan.
Penerimaan iuran belum mampu mengimbangi besarnya beban jaminan kesehatan.
Dalam laporan keuangan konsolidasian BPJS Kesehatan 2025 yang telah diaudit, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencatat defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial sebesar Rp 17,13 triliun pada 2025, meningkat dibandingkan Rp 7,66 triliun pada 2024.
Pendapatan jasa kontrak DJS Kesehatan pada 2025 tercatat Rp 176,72 triliun, sedangkan bebannya mencapai Rp 193,85 triliun. Pada periode yang sama, aset neto DJS Kesehatan menyusut menjadi Rp 30,04 triliun pada akhir 2025, dari Rp 48,79 triliun pada akhir tahun sebelumnya.
Merujuk pada data Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), ketahanan dana JKN turun dari 3,38 bulan pada 2024 menjadi 1,86 bulan pada akhir 2025. Rasio klaim tercatat berada di atas 100 persen sejak 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan iuran belum mampu mengimbangi besarnya beban jaminan kesehatan.
Defisit hasil jasa kontrak pada laporan keuangan 2025 merupakan selisih pendapatan dan beban dalam satu tahun. Angka tersebut berbeda dengan selisih Rp 14 triliun antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat hingga September 2026. Meski demikian, keduanya memperlihatkan tekanan pembiayaan yang dihadapi program JKN.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai terserapnya tambahan dana Rp 10 triliun dalam waktu sekitar dua pekan perlu dilihat sebagai bagian dari persoalan pembiayaan JKN yang lebih luas.
Menurut dia, ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat menunjukkan bahwa persoalan BPJS Kesehatan tidak cukup diselesaikan hanya dengan tambahan anggaran pemerintah.
Ia mencatat, beban jaminan kesehatan pada 2025 mencapai Rp 192,7 triliun, sedangkan pendapatan iuran sebesar Rp 176,7 triliun. Ketahanan dana DJS Kesehatan juga menyusut menjadi 1,86 bulan pada akhir 2025, dari 3,38 bulan pada tahun sebelumnya.
Bantuan pemerintah yang terus berulang tanpa pembenahan mendasar berisiko membuat keberlanjutan JKN semakin bergantung pada anggaran negara.
Menurut Achmad, suntikan APBN memang diperlukan untuk memastikan kewajiban pembayaran pelayanan kesehatan tetap terpenuhi. Pembenahan perlu diarahkan pada peningkatan kepesertaan aktif, pengendalian klaim tidak wajar, pencegahan kecurangan, serta penguatan layanan kesehatan primer dan preventif.
Evaluasi iuran juga perlu dilakukan berdasarkan kajian aktuaria dengan tetap melindungi masyarakat miskin dan pekerja berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah perlu memiliki target pemulihan cadangan dana dan batas risiko fiskal yang dapat ditanggung APBN.
Dihubungi terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai, tambahan dana pemerintah sebesar Rp 20 triliun memang dapat membantu menjaga arus kas BPJS Kesehatan dalam jangka pendek.
Namun, dana tersebut tidak menyelesaikan persoalan mendasar pembiayaan JKN. “Pemerintah sudah saatnya menaikkan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Rp 42.000 menjadi minimal Rp 60.000 per orang per bulan,” ujar Timboel.
Berdasarkan perhitungan aktuaria, besaran iuran ideal yang ia sarankan adalah kenaikan sebesar Rp 70.000 agar pembiayaan program lebih berkelanjutan. Ia mengusulkan agar iuran peserta mandiri tidak dinaikkan terlebih dahulu.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperluas sumber pendapatan JKN di luar iuran peserta. Selama ini, sekitar 90 persen pendapatan JKN masih bergantung pada iuran.
Salah satu sumber yang dinilai berpotensi dioptimalkan ialah penerimaan pajak rokok. Penerimaan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber tambahan pembiayaan untuk menanggung beban penyakit katastropik yang membutuhkan biaya pelayanan besar dalam pembiayaan BPJS ini.
Dihubungi terpisah, pengamat industri perbankan, Moch Amin Nurdin, berpendapat, tambahan anggaran pemerintah sebesar Rp 20 triliun dapat membantu mengatasi tekanan likuiditas BPJS Kesehatan dalam jangka pendek, bukan solusi seterusnya.
Dari sisi tata kelola, transparansi penggunaan dana jaminan sosial, akuntabilitas, serta manajemen risiko perlu ditingkatkan. Dengan demikian, penambahan anggaran negara tidak hanya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran klaim. Namun, juga diikuti oleh perbaikan pengelolaan keuangan JKN.
Terkait pencairan tambahan dana tahap kedua sebesar Rp 10 triliun, ia menilai, pemerintah perlu memastikan kepastian pencairan, kecukupan likuiditas BPJS Kesehatan, serta transparansi proses evaluasi agar kebutuhan pembayaran klaim dapat dikelola dengan baik.





