KPK Bongkar Modus Korupsi Proyek BNPB, Perusahaan Pinjam Bendera hingga Fee untuk Pejabat

disway.id
4 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.

Praktik tersebut diduga dilakukan untuk mengatur perusahaan tertentu agar bisa mendapatkan penunjukan langsung dalam pengerjaan proyek.

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK menemukan dugaan penggunaan perusahaan pinjaman atau yang dikenal dengan istilah pinjam bendera. Selain itu, penyidik juga mengendus adanya komitmen pemberian sejumlah uang atau fee kepada oknum pejabat di BNPB.

Modus tersebut diduga membuat perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan tersangka tertentu bisa memperoleh proyek tanpa melalui proses persaingan yang semestinya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa sejumlah pihak diduga menggunakan nama perusahaan lain untuk mengerjakan proyek.

Namun, pelaksanaan pekerjaan justru dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan.

"Para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan). Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek tapi dengan komitmen untuk memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Rabu (18/11/2026).

Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan KPK untuk mengungkap bagaimana proses pengadaan proyek kebencanaan dijalankan.

Terlebih, dana yang digunakan merupakan Dana Siap Pakai yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan keadaan darurat dan kebutuhan kebencanaan.

BACA JUGA:Cek Fakta Riwayat Pendidikan Mulan Jameela, Ijazah S1 Istri Ahmad Dhani Jadi Buah Bibir

KPK Endus Modus Mark-up Harga Pengadaan

Tidak hanya praktik pinjam bendera dan dugaan pemberian fee, KPK juga menemukan indikasi penggelembungan harga atau mark-up dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di BNPB.

Modus ini diduga dilakukan dengan menaikkan harga barang maupun jasa dari nilai yang seharusnya. Penyidik kemudian mendalami dugaan adanya selisih harga yang digunakan untuk memberikan keuntungan tidak sah kepada pihak tertentu.

Budi menyebut, dugaan mark-up tersebut juga berkaitan dengan indikasi pemberian kickback kepada oknum di lingkungan BNPB.

"Ada juga modus yang menaikkan atau mark-up harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum-oknum di BNPB," ujar Budi.

KPK masih terus menggali informasi mengenai rangkaian dugaan penyimpangan tersebut. Penyidik perlu menelusuri aliran uang, pihak-pihak yang terlibat, serta bagaimana perusahaan tertentu bisa memperoleh proyek pengadaan menggunakan dana kebencanaan.

BACA JUGA:Pilu! Tak Sanggup Biayai Persalinan, Ibu di Jaktim Nekat Serahkan Bayinya untuk Diadopsi

  • 1
  • 2
  • 3
  • »

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 4 jam lalumediaapakabar.com
thumb
5 Keistimewaan Shalat Dhuha yang Jarang Diketahui
• 19 jam lalutvonenews.com
thumb
Kemensos Tegaskan Hutan Kota UI Tak Jadi Sekolah Rakyat, Lokasi Belum Final
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Jadwal Sejumlah KA di Daop 8 Surabaya Berubah Mulai 1 Desember, Pelanggan Diimbau Cek Kembali Waktu Keberangkatan
• 9 jam laluantaranews.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 1 jam lalumediaapakabar.com
Berhasil disimpan.