Tantangan Kerja Sama Kecerdasan Buatan antara Indonesia-Korea Selatan

kompas.tv
4 jam lalu
Cover Berita
Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedy Permadi dalam Workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, Jumat (30/10/2026). (Sumber: Do Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI))

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kerja sama pengembangan kecerdasan buatan sebagai bentuk akal imitasi atau artificial intelligence (AI) antara Indonesia dan Korea Selatan perlu segera dijalankan agar inovasi teknologi terus berjalan.

Pasca-penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Indonesia diharapkan bukan hanya menjadi target pasar teknologi, melainkan harus mamou mengembangkan inovasi AI. Proyek tersebut mencakup membangun kapasitas produsi, baik merancang, mengoperasikan, hingga menciptakan AI tercanggih.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedy Permadi mengatakan, kemitraan dengan Korea Selatan seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi dalam ekosistem teknologi global.

Menurut Dedy, Indonesia saat ini masih lebih banyak berperan sebagai pasar atau konsumen teknologi. Padahal, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitasnya, mulai dari mengadopsi dan mengoperasikan teknologi secara mandiri, menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal, hingga menjadi inovator.

Baca Juga: Potensi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Indonesia-Korsel, Demi Perkuat Layanan Puskesmas Daerah 3T

“Ketika berbicara mengenai kerja sama Korea dan Indonesia, kita bisa bersama-sama menciptakan dan memiliki AI baru,” papar Dedy dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menilai kedua negara memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Korea Selatan memiliki keunggulan dalam teknologi dan modal, sementara Indonesia memiliki pasar yang besar, populasi muda, serta potensi sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan teknologi.

Namun, potensi tersebut perlu diikuti peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan di dalam negeri. Karena itu, transfer pengetahuan dan keterampilan bagi insinyur, peneliti, serta tenaga profesional Indonesia menjadi bagian penting dari kerja sama.

Sementara, Presiden Korea Institute of Information Security and Cryptology (KIISC) Howon Kim turut menekankan pentingnya keterlibatan tenaga ahli lokal dalam pengembangan teknologi bersama.

Kim menyepakati bahwa Indonesia memiliki kekuatan sumber daya manusia, khususnya insinyur muda yang memiliki kemampuan teknologi dan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna serta kondisi operasional lokal. Sementara Negeri Kpop itu memiliki pengalaman dalam rekayasa AI, integrasi sistem, keamanan siber, dan pengembangan sistem industri.

Dia menilai produk AI yang paling kuat justru dikembangkan melalui perancangan bersama. Sebab, teknologi yang berhasil diterapkan di Korea Selatan belum tentu dapat langsung digunakan di Indonesia tanpa penyesuaian terhadap kondisi infrastruktur, jaringan, pasokan listrik, bahasa, hingga kebutuhan penggunanya.

“Indonesia membawa pengetahuan mengenai kebutuhan pengguna lokal, kelembagaan dan kondisi operasional, pasar digital yang besar dan berkembang pesat, serta komitmen nasional yang kuat terhadap pengembangan AI dan talenta digital. Sementara Korea membawa pengalaman dalam bidang rekayasa AI, integrasi sistem, keamanan siber, serta sistem industri, seperti pembuatan prototipe. Korea juga telah memiliki pengalaman dalam penerapan undang-undang terkait AI,” terang Kim. 

Ia mencontohkan pengalaman kolaborasi perusahaan yang dipimpinnya melalui tim penelitian dan pengembangan di Bandung. Dalam kerja sama tersebut, insinyur Indonesia dan tenaga ahli Korea terlibat langsung dalam pembahasan kebutuhan sistem, peninjauan implementasi, pengujian perangkat lunak, hingga pengembangan sistem dan layanan AI.

Menurut Kim, pola kerja seperti itu memungkinkan transfer pengetahuan berlangsung melalui pekerjaan teknis sehari-hari, bukan sebatas pelatihan atau penggunaan produk jadi.

Baca Juga: Guru Didorong Kuasai Kecerdasan Buatan untuk Ciptakan Pembelajaran Lebih Inovatif

Implementasi MoU Jadi Pekerjaan Rumah

Persoalan berikutnya adalah memastikan sejumlah kesepakatan bilateral yang telah ditandatangani dapat menghasilkan manfaat terukur.

Dalam pemetaan yang dilakukan Dedy terhadap 10 MoU Indonesia-Korea Selatan, hanya dua kesepakatan yang dinilainya memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan AI. Salah satunya adalah kerja sama pengembangan digital yang mencakup talenta AI, keamanan data, dan jaringan. Kesepakatan lainnya berkaitan dengan AI untuk kesehatan dasar dan pembangunan manusia.

Dedy secara khusus menyoroti MoU AI untuk kesehatan dan pembangunan manusia yang mencakup lima bidang, yakni layanan kesehatan primer berbasis AI, kesehatan digital, kesehatan ibu dan anak, kesehatan mental, serta ketahanan kesehatan.

Menurut dia, kesepakatan tersebut telah memiliki cakupan prioritas dan lembaga pelaksana yang cukup jelas. Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperjelas, terutama pendanaan, target, jadwal pelaksanaan, tata kelola data, serta pengaturan hak kekayaan intelektual dan pembagian manfaat.

Dalam paparannya, Dedy menyebutkan bahwa pembentukan kelompok kerja dan komunikasi tingkat kementerian telah dilakukan sebagai tindak lanjut awal. Namun, kesepakatan mengenai anggaran dan pengaturan pelaksanaan masih perlu diselesaikan.

Ia mengusulkan pengembangan kerja sama melalui tiga tahapan. Tahap pertama ditargetkan pada Juni 2027, dengan kesiapan model dan tenaga ahli dari Korea Selatan serta penyediaan data, pendanaan bersama, dan rincian implementasi oleh Indonesia.

Tahap kedua pada April 2029 diarahkan pada pembuktian model teknologi di wilayah kepulauan dan pengembangan skala penerapan di kedua negara. Adapun tahap ketiga pada Januari 2031 diharapkan menghasilkan keluaran, dampak, dan manfaat kerja sama setelah lima tahun.

Mulai dari Proyek Kecil dan Terukur

Dari perspektif pengembangan teknologi, Kim mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur dari jumlah MoU yang ditandatangani. Kedua negara perlu menentukan persoalan yang hendak diselesaikan, siapa pengguna teknologinya, pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana hasilnya akan dievaluasi.

Ia menyarankan agar implementasi dimulai melalui proyek berskala kecil dengan tujuan yang jelas, kemudian dikembangkan berdasarkan hasil penerapan di lapangan.

Sebagai contoh, Kim menilai penerapan AI di rumah sakit pemerintah tidak cukup hanya dengan menyediakan model atau perangkat lunak. Institusi kesehatan juga membutuhkan data yang memadai, pelatihan bagi tenaga kerja, anggaran operasional, serta prosedur untuk menangani kesalahan yang mungkin dihasilkan sistem AI.

Keberhasilan proyek juga perlu diukur melalui indikator sederhana, seperti penghematan waktu, penurunan tingkat kesalahan, dan biaya operasional.

Selain kesehatan, Kim mengusulkan tiga bidang yang berpotensi menjadi proyek percontohan kerja sama Indonesia-Korea Selatan, yakni pemanfaatan AI untuk operasional dan logistik pelabuhan, sektor manufaktur, serta keamanan siber.

Dalam operasional pelabuhan, misalnya, AI dapat membantu pekerja mengakses dokumen prosedur, pemeliharaan, dan informasi operasional yang selama ini tersimpan dalam sistem berbeda. Sementara dalam keamanan siber, kerja sama dapat diarahkan pada penguatan kemampuan mendeteksi ancaman dan melindungi sistem dari serangan digital.

Kim juga mengingatkan pentingnya perlindungan data dalam setiap proyek. Menurut dia, persoalan kualitas dan konsistensi data, hak akses, privasi, evaluasi sistem, serta pengawasan terhadap keputusan AI harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.

Ia menilai setiap proyek perlu memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan. Pemerintah dapat menentukan prioritas serta dukungan kebijakan, universitas berperan dalam penelitian, sedangkan perusahaan dapat membantu pengembangan dan penerapan teknologi.

Baca Juga: KG Media dan Google Gelar Uji Kompetensi Wartawan, Dorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan

Kim mengusulkan agar tiga bulan pertama digunakan untuk menentukan lokasi proyek dan hak akses data. Selanjutnya, pada bulan keempat hingga kedua belas, kedua negara dapat mulai menjalankan proyek terbatas dengan melibatkan pengguna, pengelola, dan tim lokal.

Menurut Kim, setiap kesepakatan baru seharusnya menjawab tiga pertanyaan mendasar: siapa yang mengerjakan, sumber daya apa yang disediakan, dan kapan hasilnya dapat diwujudkan.

Tantangan kerja sama AI Indonesia-Korea Selatan bukan semata-mata bagaimana mendatangkan teknologi dari negara yang lebih maju, melainkan bagaimana memastikan proses pengembangannya turut memperkuat kemampuan nasional.

Keterlibatan insinyur lokal, penguasaan teknologi, perlindungan data, serta kejelasan kepemilikan hasil inovasi akan menentukan apakah kemitraan tersebut benar-benar menjadi jalan bagi Indonesia untuk beranjak dari pasar menjadi bagian dari produsen teknologi AI.

Penulis: Wella Andany, jurnalis KompasTV

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Redaksi-Kompas-TV

Sumber : Kompas TV

Tag
  • tantangan
  • kecerdasan buatan
  • kerjasama indonesia korsel
  • korea selatan
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
3 Hal yang Berhenti Dilakukan Orang yang Benar-Benar Bahagia di Usia 40-an
• 18 jam lalubeautynesia.id
thumb
BI Rate Naik Jadi 6%, REI DIY: Penjualan Rumah Tertekan, Cicilan KPR Bisa Naik
• 7 jam lalukumparan.com
thumb
3 Anak Pasutri WN Ukraina Tersangka Perekrut Tentara Rusia Tetap Sekolah di Pemalang
• 8 jam laluokezone.com
thumb
Usai 87 Kali RDPU, Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna
• 8 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Dishub DKI Tertibkan Parkir Liar di Blok M Jaksel, Amankan 2 Jukir Liar
• 8 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.