JAKARTA, DISWAY.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah pembahasan tingkat pertama bersama pemerintah dinyatakan selesai.
Penyelesaian pembahasan ini menjadi perkembangan penting dalam perjalanan RUU Perampasan Aset yang selama ini menjadi salah satu instrumen hukum yang dinantikan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dasco menyampaikan, DPR melalui Komisi III bersama perwakilan pemerintah telah merampungkan pembahasan tingkat pertama sekaligus memfinalisasi rancangan regulasi tersebut.
"Pada hari ini kami telah, antara DPR, dalam hal ini Komisi Teknis Komisi III dan pihak pemerintah, telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada hari ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Setelah tahapan pembahasan tingkat pertama selesai, RUU tersebut akan dijadwalkan masuk dalam agenda sidang paripurna DPR RI terdekat. Dalam forum itulah, rancangan undang-undang tersebut akan dibawa untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang.
"Dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Dasco.
Dengan rampungnya pembahasan tingkat pertama, proses legislasi RUU Perampasan Aset kini memasuki tahapan penting sebelum pengesahan. Namun, masyarakat masih perlu menunggu pelaksanaan rapat paripurna untuk mengetahui keputusan resmi DPR terhadap rancangan regulasi tersebut.
BACA JUGA:KPK Bongkar Modus Korupsi Proyek BNPB, Perusahaan Pinjam Bendera hingga Fee untuk Pejabat
Pembahasan tingkat pertama RUU Perampasan Aset tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah.
Dari unsur pemerintah, hadir Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
Sementara itu, dari jajaran pimpinan DPR RI turut hadir dua Wakil Ketua DPR, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Kehadiran para perwakilan tersebut menunjukkan keterlibatan DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan pembahasan regulasi yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.
RUU Perampasan Aset menjadi perhatian karena berkaitan dengan upaya negara menangani aset yang diduga berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana.
Meski demikian, mekanisme penerapannya nantinya tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang disepakati dan disahkan.
DPD Respons Dukungan untuk Dasco Jadi Cawapres
Di tengah perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset, nama Sufmi Dasco Ahmad juga menjadi perhatian setelah sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan dukungan agar dirinya maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).
- 1
- 2
- »





