Jakarta (ANTARA) - Dua perusahaan mengusulkan pengembangan proyek karbon biru melalui restorasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove dan padang lamun di Lombok Timur dan sejumlah wilayah di Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Usulan tersebut disampaikan PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon) dan Apolownia melalui penandatanganan Pernyataan Bersama (Joint Statement) dengan KKP dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, demikian keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara bersama Direktur Utama Lume Carbon Rio Fafen Ciptaswara dan CEO Apolownia Theo Derache menandatangani pernyataan bersama terkait penerimaan dokumen dan informasi awal usulan proyek tersebut.
KKP selanjutnya akan melakukan pemeriksaan administrasi lanjutan dan pengecekan lapangan sesuai tugas, kewenangan, serta prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan penandatanganan pernyataan bersama tersebut bukan merupakan persetujuan atau pengesahan proyek, penetapan lokasi definitif, maupun pemberian hak karbon kepada pihak pengusul.
Ia menyatakan setiap proyek tetap wajib memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Indonesia luncurkan tiga proyek karbon biru di COP31
Baca juga: KKP: Aturan karbon biru pastikan manfaat ekonomi setiap pihak
Ia mengatakan pengembangan karbon biru juga harus memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir melalui penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta mekanisme pengaduan (grievance mechanism).
"Manfaat dari pengembangan karbon biru harus kembali kepada masyarakat pesisir. Karena itu, aspek perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, transparansi, dan pembagian manfaat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan proyek karbon biru," ujar Irwan.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengembangan karbon biru merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat ekonomi biru sekaligus berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim global.
Menurut dia, potensi ekosistem karbon biru Indonesia, khususnya mangrove dan padang lamun, perlu dikelola melalui tata kelola yang kuat dan berbasis sains dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Baca juga: BEI: Perdagangan karbon bisa tarik investasi hijau ke NTB
Baca juga: Unhas dan Climateworks Centre gali potensi karbon biru Sulsel
Baca juga: KKP dan AZEI jajaki inovasi pembiayaan proyek karbon biru
Usulan tersebut disampaikan PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon) dan Apolownia melalui penandatanganan Pernyataan Bersama (Joint Statement) dengan KKP dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, demikian keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara bersama Direktur Utama Lume Carbon Rio Fafen Ciptaswara dan CEO Apolownia Theo Derache menandatangani pernyataan bersama terkait penerimaan dokumen dan informasi awal usulan proyek tersebut.
KKP selanjutnya akan melakukan pemeriksaan administrasi lanjutan dan pengecekan lapangan sesuai tugas, kewenangan, serta prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan penandatanganan pernyataan bersama tersebut bukan merupakan persetujuan atau pengesahan proyek, penetapan lokasi definitif, maupun pemberian hak karbon kepada pihak pengusul.
Ia menyatakan setiap proyek tetap wajib memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Indonesia luncurkan tiga proyek karbon biru di COP31
Baca juga: KKP: Aturan karbon biru pastikan manfaat ekonomi setiap pihak
Ia mengatakan pengembangan karbon biru juga harus memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir melalui penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta mekanisme pengaduan (grievance mechanism).
"Manfaat dari pengembangan karbon biru harus kembali kepada masyarakat pesisir. Karena itu, aspek perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, transparansi, dan pembagian manfaat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan proyek karbon biru," ujar Irwan.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengembangan karbon biru merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat ekonomi biru sekaligus berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim global.
Menurut dia, potensi ekosistem karbon biru Indonesia, khususnya mangrove dan padang lamun, perlu dikelola melalui tata kelola yang kuat dan berbasis sains dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Baca juga: BEI: Perdagangan karbon bisa tarik investasi hijau ke NTB
Baca juga: Unhas dan Climateworks Centre gali potensi karbon biru Sulsel
Baca juga: KKP dan AZEI jajaki inovasi pembiayaan proyek karbon biru





