DPR Desak Kemenhaj Matangkan Persiapan Haji 2027, Pelayanan Jemaah Harus Jadi Prioritas

suarasurabaya.net
4 jam lalu
Cover Berita

Maman Imanulhaq Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat mematangkan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.

Dia menegaskan, kesiapan layanan harus dibangun sejak dini agar pelaksanaan haji berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah.

Menurut Maman, tercapainya kesepakatan penyelenggaraan haji antara Pemerintah Arab Saudi dengan negara-negara peserta merupakan sinyal bagi Indonesia untuk segera mempercepat berbagai langkah persiapan.

Kesepakatan tersebut harus ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yang matang, bukan sekadar menjadi dasar penyusunan jadwal keberangkatan.

“Jangan sampai pemerintah baru bergerak serius ketika waktu keberangkatan sudah semakin dekat. Seluruh kebutuhan jemaah harus dipetakan dan dipastikan sejak sekarang, sehingga tidak ada persoalan mendasar yang menghambat pelayanan pada saat pelaksanaan haji,” ujar Maman di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Kemudian, Maman menyorot rencana perjalanan haji yang menetapkan jemaah mulai masuk asrama pada 10 April 2027. Dengan jadwal tersebut, Kemenhaj dinilai perlu segera memastikan kesiapan seluruh unsur penyelenggaraan, mulai dari penetapan kuota, biaya haji, proses pemvisaan, akomodasi, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan, hingga ketersediaan petugas.

Setiap tahapan persiapan, lanjut Maman, harus memiliki target dan mekanisme pengawasan yang jelas. Hal ini penting agar penyelenggaraan haji tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar menjamin hak dan kebutuhan jemaah.

Dia juga mendorong peningkatan kualitas Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) seiring dengan perubahan pola penyelenggaraan dan transformasi kelembagaan.

“Petugas haji harus memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan melayani yang semakin baik. Transformasi kelembagaan jangan hanya terlihat pada perubahan struktur dan sistem kerja, tetapi harus menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan oleh jemaah,” tegasnya.

Menurutnya, pelayanan haji yang berkualitas harus mengedepankan prinsip cepat, mudah, profesional, dan manusiawi. Karena itu, peningkatan kapasitas petugas perlu menjadi perhatian, termasuk dalam menghadapi berbagai kondisi dan kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci.

Selain persoalan teknis, Kiai Maman mengingatkan Kemenhaj agar memperkuat perlindungan jemaah dalam seluruh proses penyelenggaraan, khususnya pada masa pelunasan biaya haji.

Lebih lanjut, Mamab meminta pengawasan terhadap potensi pungutan liar, penipuan berkedok layanan haji, serta praktik perjalanan haji ilegal diperketat hingga ke daerah.

Edukasi kepada masyarakat juga perlu diperluas agar calon jemaah tidak menjadi korban pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari proses penyelenggaraan ibadah haji.

Perhatian khusus, lanjutnya, harus diberikan kepada jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Kelompok ini membutuhkan pelayanan yang lebih inklusif, mulai dari pengurusan administrasi, perekaman biometrik, pemeriksaan kesehatan, hingga pendampingan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.

“Jemaah lansia dan penyandang disabilitas tidak cukup hanya disebut dalam program pelayanan. Mereka membutuhkan pendampingan konkret, akses yang mudah, serta petugas yang memahami kebutuhan mereka. Prinsip pelayanan inklusif harus diwujudkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan haji,” ungkapnya.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Maman memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap persiapan dan pelaksanaan haji 2027.

Pada kesempatan itu, Maman menegaskan pentingnya dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai agar seluruh program pelayanan dapat terlaksana secara optimal.

Dia berharap penyelenggaraan haji 2027 menjadi momentum untuk membangun tata kelola haji yang semakin transparan, akuntabel, dan profesional. Pemerintah, kata dia, harus menempatkan keselamatan, perlindungan, serta kenyamanan jemaah sebagai orientasi utama.

“Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak boleh hanya diukur dari jumlah jemaah yang berhasil diberangkatkan. Lebih dari itu, negara harus mampu memastikan setiap jemaah mendapatkan haknya, memperoleh pelayanan terbaik, dan dapat menjalankan ibadah dengan aman serta nyaman,” pungkas Maman.(faz/rid)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pascalongsor, Jalan Lintas Nasional Aceh Tengah-Gayo Lues Sudah Bisa Dilalui Kendaraan
• 14 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Populer: Rupiah Berpotensi Tembus Rp 19.000; KKP Minta Menu Ikan di Dapur MBG
• 19 jam lalukumparan.com
thumb
Pemerintah Dukung RUU Perampasan Aset, Ini 6 Poin Utamanya
• 8 jam lalumetrotvnews.com
thumb
KPK Buka Suara Soal Jasa Influencer Rp14,7 M yang Terafiliasi Raffi Ahmad
• 20 jam lalutvonenews.com
thumb
KTT CEO APEC 2026 Fokus Pada Kerja Sama Regional dan Transformasi Digital
• 14 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.