Banyak Manajer Kopdes Merah Putih Mundur, Ombudsman: Penempatan Jauh dari Keluarga

wartaekonomi.co.id
3 jam lalu
Cover Berita
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ombudsman Republik Indonesia mengungkap sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengundurkan diri karena persoalan penempatan lokasi kerja yang dinilai jauh dari tempat tinggal dan keluarga.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada PT Agrinas terkait pengunduran diri para manajer koperasi tersebut. Berdasarkan penjelasan yang diterima, terdapat sejumlah manajer yang memilih mundur karena lokasi penempatan tidak sesuai dengan kondisi tempat tinggal mereka.

"Ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya," ujar Radian dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menanggapi persoalan tersebut, PT Agrinas menyampaikan telah menyiapkan mekanisme relokasi bagi manajer koperasi dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal masing-masing.

Baca Juga: DPR Tegaskan BPJS Kesehatan Tak Bisa Dihapus, Isu Penggantian Klinik KDMP Viral

Ombudsman menilai mekanisme relokasi tersebut merupakan langkah korektif yang positif. Meski demikian, lembaga pengawas pelayanan publik itu meminta agar proses penempatan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) terus dipantau untuk memastikan kegiatan koperasi dapat segera berjalan.

Radian menegaskan bahwa persoalan pengunduran diri manajer perlu dilihat dari dampaknya terhadap percepatan operasional KDKMP. Menurutnya, mekanisme penempatan harus mampu mendukung keberlangsungan kegiatan koperasi setelah pembangunan gerai dan penyediaan fasilitas operasional dilakukan.

"Nah, kemudian juga terkait mengenai manajer Kopdes, sudut pandang Ombudsman sekali lagi lebih kepada bagaimana mekanisme penempatan ini mendorong segera beroperasinya KDKMP yang perlu dimonitoring lebih lanjut," jelasnya.

Ombudsman pun mendorong PT Agrinas untuk memastikan mekanisme relokasi dapat berjalan dengan baik sehingga pengunduran diri manajer tidak semakin menghambat operasional koperasi di berbagai daerah.

"Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan," tutur Radian.

Pengawasan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan Ombudsman terhadap program KDKMP yang dilakukan melalui uji petik terhadap 14 koperasi di 6 daerah. Pemeriksaan juga mencakup aspek pendampingan dan pelatihan SDM, manajemen digital, hingga monitoring dan evaluasi program.

Selain persoalan SDM, Ombudsman menemukan sejumlah kendala pembangunan koperasi di lapangan, mulai dari akses lokasi, ketidakpastian lahan, hingga persoalan perizinan bangunan.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kejar Target TKDN Kendaraan Listrik, Kedalaman Industri Lokal Dipertanyakan
• 8 jam lalukumparan.com
thumb
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Shenzhen untuk Hadiri KTT APEC
• 10 jam lalumetrotvnews.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 23 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Lisda Hendrajoni Dipercaya Masuk Panitia Ad Hoc MPR, Ikut Siapkan Pengisian Jabatan Wapres
• 13 jam laluberitajatim.com
thumb
Manggarai Kembali Diguncang Gempa, Tidak Berpotensi Tsunami
• 11 jam lalueranasional.com
Berhasil disimpan.