DPRD Surabaya Dorong PAUD Khusus Disabilitas Jangkau Warga Miskin

suarasurabaya.net
3 jam lalu
Cover Berita

Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mendorong pendidikan anak usia dini (PAUD) khusus anak penyandang disabilitas fokus menjangkau warga miskin.

Dia mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendirikan sekolah khusus anak disabilitas negeri.

“Karena sepengetahuan kami itu masih belum banyak di Surabaya dan rata-rata itu masih milik swasta yang tentunya biayanya sangat tinggi karena membutuhkan treatment khusus terkait dengan proses belajar mengajarnya,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Menurut Bahtiyar, urgensi sekolah disabilitas negeri karena mahalnya biaya sekolah disabilitas swasta yang sudah ada.

Dia mendorong sekolah disabilitas milik pemkot yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) fokus menjangkau warga miskin.

“Kalau semua diterima nanti kan kasihan sekolah swasta yang sudah mempersiapkan untuk itu. Sehingga nanti ada verifikasi khusus terkait dengan persyaratan dan bisa diterapkan di Surabaya,” bebernya.

Lebih lanjut, Bahtiyar berharap sekolah disabilitas milik pemkot akan merata di semua wilayah Surabaya sesuai jenjang.

“Sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa ditangani dengan mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kurikulum yang ada,” ungkapnya.

Dia mendukung adanya pelatihan khusus bagi guru di sekolah disabilitas negeri untuk memberikan kemampuan penanganan khusus pada siswa.

“Sehingga, jangan sampai nanti ada kekerasan di sekolah. Karena ini dibutuhkan kesabaran. Karena namanya khusus juga perlu penanganan yang sangat khusus,” tutupnya.

Terpisah, Febrina Kusumawati Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menyebut, hasil pemetaan menjadi dasar pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Anak yang belum mengakses PAUD karena persoalan biaya maupun keterbatasan fasilitas akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, termasuk ASN pendamping di tingkat RW.

“Kalau ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya, bisa disampaikan melalui ASN pendamping di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Nanti kami lakukan pemetaan dan asesmen untuk melihat kebutuhan serta mencarikan solusi yang sesuai, baik melalui akses sekolah, beasiswa maupun dukungan lainnya,” tandasnya. (lta/ham/rid)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Fahd A Rafiq Tersangka Korupsi ATR/BPN Mengaku Serahkan Rp70 M untuk Muktamar NU
• 15 jam lalujpnn.com
thumb
Sidang Etik Polri Kini Bisa Dipimpin 2 Pangkat Lebih Rendah dari Pelanggar
• 6 jam laludetik.com
thumb
Kemendikdasmen Salurkan Tunjangan Rp20,21 Triliun untuk 916.075 Guru Non-ASN
• 3 jam lalujpnn.com
thumb
Kadin Dorong Formula Baru Harga DMO Batu Bara, Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi
• 8 jam laluharianfajar
thumb
Buka-Bukaan! Kisi-Kisi Cawapres Pilihan Prabowo, Gibran Bersiap 2029? | On Point with Adisty 100
• 6 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.