Aktivis Beberkan Upaya Pelemahan Pengawasan Sertifikat Legalitas Kayu RI

katadata.co.id
4 jam lalu
Cover Berita

Akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai sistem penjamin legalitas kayu dipertanyakan sederet lembaga pegiat lingkungan. Pasalnya, sistem disebut berjalan tanpa menggandeng pemantau independen. 

Staf Program Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund) Berton Pakpahan menjelaskan, peran pemantau independen tercantum dalam peraturan-peraturan menteri lingkungan hidup yang menjadi payung hukum SVLK. Namun, realisasinya, pemantau independen berjalan sendiri.

“Sejak awal SVLK ini tidak akuntabel sebenarnya. Karena tidak pernah melibatkan pemantau independen yang sebenarnya melekat dengan sistem itu,” kata dia dalam pertemuan dengan media, di Jakarta, Rabu (18/11).

Sebagai informasi, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) merupakan instrumen pemerintah untuk memastikan produk kayu Indonesia berasal dari sumber yang legal dan dapat ditelusuri. Sistem ini juga menjadi salah satu persyaratan bagi produk kayu yang akan diekspor sekaligus pendukung akses dan daya saingnya di pasar internasional. Penilaian SVLK mencakup legalitas bahan baku, ketertelusuran rantai pasok, serta aspek kelestarian pengelolaan hutan.

Berton menjelaskan, pemantau independen memiliki sederet hak sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hak yang dimaksud dari mulai dukungan pendanaan, akses terhadap data dan informasi, akses memasuki lokasi pemantauan, hingga perlindungan dari pemerintah. Namun, dalam praktiknya, “Semua dilakukan secara mandiri oleh pemantau independen, begitu pun dengan pendanaannya,” kata dia.

UU Cipta Kerja juga disebut berperan memperlemah pemantau independen. Direktur Eksekutif Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JIPK) Muhammad Ichwan menjelaskan, UU Cipta Kerja membatasi masyarakat sipil terhadap akses informasi seperti rencana kerja usaha perusahaan kehutanan, rencana produksi, data ekspor-impor, dan lain sebagainya.

Sekarang, revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 menjadi tantangan baru. Berdasarkan draf awal yang diterima koalisi masyarakat sipil, perbaikan regulasi tersebut akan menghapus sejumlah hak dan kewenangan pemantau independen.

“Hak mendapat informasi, akses ke lokasi pemantauan, dan perlindungan di pasal-pasal itu memang semua di-take down. Tidak ada lagi,” ujar Ichwan. Dia pun mengaku tidak tahu bagaimana perkembangan isi draf tersebut karena pembahasannya dinilai tak terbuka.  

Temuan Praktik Nakal Kehutanan, Termasuk oleh Pemegang Sertifikat SVLK 

Desakan keterlibatan pemantau independen bukan tanpa alasan. Sebab, bukan rahasia bahwa praktik usaha kehutanan di Indonesia diwarnai praktik nakal.

Juru Kampanye Kaoem Telapak Ziadatunnisa Latifa menjelaskan, hasil pemantauan independen banyak mengungkap pelanggaran lingkungan oleh usaha kehutanan, termasuk deforestasi dan keberadaan kayu ilegal dalam rantai pasok perusahaan pemilik sertifikat legalitas SVLK.

“Ada pencampuran kayu ilegal dengan kayu yang sudah punya sertifikat di industri yang sama. Kayu tersebut (ilegal) disamarkan dokumen legalitasnya, ini juga yang masuk rantai pasok ekspor,” ujar Zia.

Hasil riset Kaoem Telapak bersama Environmental Investigation Agency dalam laporan Criminal Neglect (2021) juga mengungkap, lebih dari 50 perusahaan Indonesia memperdagangkan kayu ilegal dan belum mendapat sanksi hukum. “Mirisnya, sebagian dari perusahaan tersebut punya SVLK,” ucapnya.

Terkait isu kebakaran hutan dan lahan, Kaoem Telapak sempat menganalisis perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang memiliki titik panas di dalamnya. Hasilnya, 7 dari 10 PBPH dengan titik panas terbanyak memiliki sertifikat legalitas SVLK.

Dia menjelaskan, dalam ekosistem SVLK, pemantau independen mestinya berperan untuk check and balance dalam proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga penilai dan verifikasi independen alias LPVI. 

Namun lagi-lagi, keterlibatan pemantau independen terbatas. Sementara, LPVI dipilih langsung oleh perusahaan untuk mengaudit aspek legalitas, ketertelusuran, dan kelestarian produk perusahaan tersebut. Skema ini dinilai memuat celah potensi konflik kepentingan.

“Kami memberi masukan, tapi apakah masukan itu diterima secara utuh, itu belum,” ujar Zia.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Dari Chatbot hingga Analisis Iklan, Begini AI Menghemat Biaya Perusahaan
• 3 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Prabowo Ingin 70% Tambang untuk Negara, Penambang Soroti Risiko Investasi
• 7 jam lalukatadata.co.id
thumb
Google Tutup 19 Ribu Kanal Youtube Pro Pemerintah Indonesia Sepanjang Juli-September 2026
• 18 jam lalukompas.tv
thumb
Wamenkop Perkuat Peran Koperasi Dalam Reforma Agraria Sawit
• 6 jam laludisway.id
thumb
Modal Rp2 Juta, Perajin Tas di Surabaya Raup Omzet Rp30 Juta dan Buka Lapangan Kerja
• 6 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.