JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sidang etik menyatakan, Irjen Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela.
Irjen Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo pada Selasa, 3 November, bersama eks Kapolri Listyo Sigit dan dua jenderal lainnya.
Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta, Selasa, 10 November, dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu, sidang Komisi Kode Etik Polri dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto terhadap satu tersangka lagi, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dijadwalkan berlangsung pekan depan. Namun, Polri belum mengungkap tanggal pasti pelaksanaan sidang etik Listyo Sigit Prabowo.
Apa saja yang dijelaskan Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang kode etik yang memutuskan pemberhentian dirinya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo?
Dan kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada sidang Komisi Kode Etik pekan depan?
Kita bahas bersama Mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno Duadji.
Baca Juga: Minta Orang Listyo Sigit Dibersihkan dari Istana, Gerindra: Sterilkan! | SAPA MALAM
#listyosigitprabowo #penyadapan #presidenprabowo #kodeetik
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Shinta-Milenia
Sumber : Kompas TV
- tersangka
- penyadapan
- presiden prabowo
- presiden disadap
- makar
- kode etik





