Bupati Kupang, Yosef Lede, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/11). Pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan pemerkosaan atas laporan mahasiswi berinisial RWM (21).
Kuasa hukum Yosef Lede, Samuel Haning, mengatakan Yosef tidak hadir hari ini karena telah mengajukan perubahan jadwal pemeriksaan.
"Bupati Yosef Lede yang sedianya (diperiksa Rabu) kami meminta hari Sabtu (21/11)," kata Samuel Haning.
Dia mengeklaim Yosef Lede harus mengikuti kegiatan sidang di DPRD Kabupaten Kupang sejak Rabu hingga Jumat (20/11) sehingga belum dapat memenuhi panggilan polisi.
"Tadi telah sepakat dengan penyidik untuk diperiksa hari Sabtu," ujarnya.
Sementara Direktur PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu membenarkan adanya permintaan penundaan pemeriksaan terhadap terlapor Yosef Lede.
"Iya ada permintaan penundaan pemeriksaan dari pengacara terlapor, dan sudah masukan surat," kata Nova.
Nova menjelaskan masih ada delapan saksi yang akan diperiksa termasuk Yosef Lede, dan dua perempuan yang mengantar korban ke rumah dinas bupati.
Polisi juga akan memeriksa petugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan beberapa orang yang berada di rumah dinas bupati saat terjadinya dugaan tindak kekerasan seksual tersebut.
Respons Bupati KupangTerkait kasus ini, Bupati Kupang, Yosef Lede, telah buka suara. Ia mengatakan menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di Polda NTT.
"Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu," ujar Yosef Lede.
Yosef berjanji akan memenuhi panggilan penyidik Direktorat PPA dan PPO Polda NTT jika dipanggil untuk memberikan keterangan. Dia berharap agar laporan tersebut secepatnya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga kasus tersebut bisa terang benderang.
Adapun laporan terhadap Yosef tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026. Kasus tersebut saat ini ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda NTT.





