Yusril Sebut Kaitan Penyadapan Prabowo dengan Dugaan Makar Makin Nyata

detik.com
2 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Gelar perkara terkait temuan itu akan dilaksanakan besok.

Yusril mengatakan keterkaitan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Gelar perkara diperlukan untuk mengungkap hubungan antara para pihak yang terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.

"Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut," ujar Yusril dilansir Antara, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Forum tersebut diharapkan memberikan ruang bagi penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing sehingga proses penanganan perkara berlangsung transparan dan terbuka. Yusril menegaskan penerbitan SPDP tidak serta-merta menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Baca juga: Selain di Cipete, Bareskrim Juga Geledah Sejumlah Posko Terkait Dugaan Makar

Penetapan tersangka, kata dia, tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Kendati demikian ia menyebut hasil gelar peerkara itu bisa berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada.

"Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup," ujar dia.

Terkait barang bukti, Yusril mengungkapkan penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Namun, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan masih dalam proses pendalaman.

"Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut," kata Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan berdasarkan kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Baca juga: Kabakom Ditanya soal Pengganti Gibran: Berdoa Aja, Wapres yang Suka Pempek

Menurut dia, penyidik perlu mendalami berbagai kemungkinan tujuan tindakan tersebut, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai," ujar Yusril.




(dwr/idn)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kospi Terbang 2,9%, Bursa Asia Pesta Efek Kinerja Nvidia
• 16 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Love Scam hingga Tiket Murah, Modus Penipuan Sasar Anak Muda dan Ibu Rumah Tangga
• 10 jam lalukumparan.com
thumb
KPU DKI Yakini Ijazah Jokowi Asli Meski Tak Diverifikasi Secara Detail
• 12 jam lalurctiplus.com
thumb
Modal Beli Identitas, Komplotan Ini Bikin Rugi Miliaran di Bursa
• 18 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Pemkab Aceh Barat Percepat Pendataan Sertifikat Tanah Korban Bencana untuk Hunian Tetap
• 22 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.