Jakarta, VIVA - Pembangunan transportasi publik, penyediaan air bersih, hingga fasilitas kesehatan di daerah membutuhkan dukungan pendanaan jangka panjang.
Namun, pemerintah daerah diminta tidak asal menerbitkan obligasi hanya untuk menambal kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, mengingatkan obligasi daerah harus benar-benar digunakan untuk menghadirkan proyek baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Agus dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/26).
"Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Agus.
Agus menilai kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar perkotaan terus meningkat. Mulai dari akses air bersih, transportasi publik yang memadai, hingga rumah sakit. Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut masih terbatas.
Karena itu, obligasi daerah dinilai bisa menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan. Namun, instrumen tersebut harus diarahkan untuk menambah kapasitas pembangunan, bukan sekadar menggantikan dana yang berkurang akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
"Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah," kata Agus.
Ia menggambarkan, jika kemampuan investasi suatu daerah awalnya berada di angka 100, penerbitan obligasi semestinya bisa meningkatkan kapasitas tersebut menjadi 120 atau 130. Bahkan ketika tekanan fiskal membuat kemampuan investasi turun menjadi 70 atau 80, obligasi harus bisa mendorong pembangunan kembali.
Menurut Agus, pemerintah daerah harus lebih dulu menentukan proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sebelum memutuskan menerbitkan obligasi. Proyek tersebut juga harus memiliki kelayakan ekonomi dan keuangan serta sumber pembayaran yang jelas.
"Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya," tutur dia.





