Ketua PWNU Kalbar Bicara Kriteria Calon Wapres yang Cocok untuk Prabowo

jpnn.com
2 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat Prof. Dr. KH. M. Syarif mendorong Presiden Prabowo Subianto memilih figur profesional dari kalangan nonpartai politik sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Syarif, sosok nonparpol lebih ideal untuk mendampingi Prabowo hingga akhir masa pemerintahan pada 2029 karena dinilai dapat meminimalkan tarik-menarik kepentingan politik.

BACA JUGA: Persilakan Foto Wapres Gibran Diturunkan, KDM: Enggak Usah Drama

Dia mengingatkan agar proses pemilihan wakil presiden tidak mengorbankan kepentingan masyarakat hanya demi mengakomodasi kepentingan kelompok atau koalisi partai politik.

"Pesan saya untuk semua rakyat. Kepentingan rakyat tidak harus jadi korban kepentingan sekelompok orang atau politik tertentu," kata Syarif dalam keterangannya, Rabu (18/11).

BACA JUGA: Fahd A Rafiq Tersangka Suap ATR/BPN Mengaku Serahkan Rp70 M untuk Muktamar NU

Mantan Rektor IAIN Pontianak selama dua periode itu mengatakan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk kemudian dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Namun, Syarif mengingatkan bahwa pemilihan figur dari partai politik berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama apabila didasarkan pada hasil negosiasi kepentingan koalisi.

BACA JUGA: Ajak Tahanan Makan di Restoran, Polisi di Sumut Diperiksa Propam

Menurut dia, kondisi politik multipartai dapat memunculkan ketidakpercayaan terhadap presiden apabila keputusan tersebut dianggap terlalu mengakomodasi kelompok tertentu.

"Namun, risikonya yang pertama, kita multipartai, sedikit banyak mendatangkan kegoncangan internal politik, misalnya berupa distrust kepada Presiden," ujarnya.

Dia menilai pemerintahan juga berisiko menghadapi intervensi politik apabila posisi wakil presiden terlalu terikat pada kepentingan kelompok tertentu.

Karena itu, Syarif menekankan dua kriteria penting yang harus dimiliki calon wakil presiden. Pertama, figur tersebut harus profesional dan mempunyai kapasitas untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan.

Kedua, sosok yang dipilih tidak boleh memiliki rekam jejak kontroversial, baik dalam persoalan politik maupun agama.

"Stabilitas itu tidak harus diukur dengan senjata. Stabilitas dibuat dengan trust atau kepercayaan kepada penguasa. Profesional dan tidak kontroversial," ucap Syarif.

Dia pun menegaskan bahwa figur dari luar partai politik lebih sesuai untuk memenuhi kriteria tersebut.

"Betul, figur nonparpol ini yang lebih cocok untuk Wapres," katanya.

Syarif juga memberikan pandangan mengenai kemungkinan calon wakil presiden berasal dari unsur pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dia setuju apabila Presiden Prabowo mempertimbangkan figur pimpinan DPD sebagai alternatif dalam menentukan calon wakil presiden.

Menurutnya, DPD memiliki posisi strategis sebagai representasi kepentingan daerah yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah pusat.

"Ya kalau dari DPD dalam rangka benar-benar punya peran mewakili daerah, setuju. Karena selama ini DPD terkesan apalah, fungsinya kurang," ujarnya.

Dia menilai kehadiran figur dari DPD dapat memperkuat keterwakilan daerah dalam pemerintahan sekaligus menjadi pilihan untuk menjaga stabilitas politik.

Dia juga berpandangan bahwa figur dari unsur DPD berpotensi mengurangi kekhawatiran munculnya dualisme kepemimpinan atau matahari kembar dalam pemerintahan.

"Kalau dikaitkan dengan hal untuk menjaga stabilitas, untuk keutuhan koalisi, ini lebih cocok. Walaupun sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar lepas dari campur tangan politik," jelasnya.

Saat ini, DPD RI periode 2024–2029 dipimpin Sultan Baktiar Najamudin sebagai ketua, didampingi tiga wakil ketua, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Sultan memiliki pengalaman sebagai Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015 dan Wakil Ketua DPD RI periode 2019–2024, sebelum dipercaya memimpin lembaga tersebut untuk periode 2024–2029.

Sementara itu, dari kalangan partai politik, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga masuk dalam pembicaraan mengenai kandidat wakil presiden.

Syarif berharap siapa pun yang nantinya dipilih benar-benar memiliki kemampuan mendampingi Presiden Prabowo, menjaga stabilitas pemerintahan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik kelompok tertentu.(esy/jpnn.com)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Momen Langka Putin, Trump dan Xi Jinping Bersama dalam Satu Forum di KTT APEC
• 5 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Gunung Ibu di Maluku Utara kembali erupsi Rabu pagi
• 13 jam laluantaranews.com
thumb
Pria Pakistan Dipenjara 27 Tahun Gegara Rencanakan Pembunuhan Donald Trump
• 16 jam laluokezone.com
thumb
Diduga Cuma Terima Turis Asing, Penginapan di Lombok Viral usai Tolak Tamu Lokal
• 10 jam lalutvonenews.com
thumb
Ratusan Truk Kopdes Parkir di Lahan Milik Pemprov DKI, Begini Kata Gubernur Pramono 
• 1 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.