Jakarta, VIVA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta didorong segera mengambil langkah untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 19 P/HUM/2026. Putusan tersebut berkaitan dengan pengujian sejumlah aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Dewan Penasihat MDP Watch, M. Nasser, mengatakan belum ada tindak lanjut dari pemerintah atas putusan MA tersebut. Sehingga polemik mengenai kedudukan dan tata kelola kolegium dalam dunia kedokteran dan kesehatan masih berlangsung.
Nasser menyebut kolegium bentukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah tidak berlaku sejak 16 November 2026. Hal ini merujuk pada putusan MA tertanggal 1 September 2026. Salinan putusan juga disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kesehatan pada 15 Oktober 2026.
Nasser mengingatkan bahwa keputusan lembaga peradilan harus ditindaklanjuti, bukan sekadar disimpan sebagai dokumen.
"Putusan pengadilan jangan hanya menjadi dokumen. Putusan itu harus dilaksanakan," kata Nasser dalam diskusi 'Dialog Kepastian Hukum Kolegium Pasca Putusan MK dan MA' yang berlangsung di Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026)
Ia juga menyinggung dua putusan MK, yakni Nomor 111 dan 182 yang dibacakan pada 30 Januari 2026 lalu. Kedua putusan itu, menurut Nasser, menjadi dasar penguatan posisi kolegium sebagai lembaga mandiri dalam menentukan standar kompetensi serta pendidikan dokter spesialis.
Oleh karena itu, ia berpandangan kolegium tidak seharusnya berada di bawah kendali kementerian.
"Kolegium itu harus independen, bukan menjadi bagian dari kementerian," ujarnya.
Sembari menunggu penyelesaian persoalan hukum tersebut, Nasser mengusulkan pembentukan kolegium sementara. Lembaga ini diusulkan mendapat pengukuhan dari Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) agar tugas dan fungsi kolegium tidak terhenti.
Ia menilai keberadaan lembaga sementara diperlukan untuk mengantisipasi kekosongan dalam penyelenggaraan fungsi kolegium.
"Jangan sampai terjadi kekosongan karena persoalan kelembagaan ini," katanya.
Persoalan independensi kolegium juga menjadi perhatian Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Prof. Budi Iman Sentosa. Ia menilai posisi kolegium yang independen diperlukan untuk memastikan kompetensi dokter spesialis dan kualitas proses pendidikannya tetap sesuai standar.
Budi turut menyoroti rencana pemerintah membuka 19 program studi baru obstetri dan ginekologi serta memperluas pendidikan dokter spesialis melalui rumah sakit. Program tersebut rencananya melibatkan sekitar 500 rumah sakit.





