jpnn.com, JAKARTA - Seorang pasien berinisial AJ didampingi tim kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Hukum dan Mediasi Kesehatan Masyarakat menyampaikan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa (17/11).
Langkah tersebut dilakukan AJ terkait dugaan pelanggaran hak atas pelayanan kesehatan serta ketidaksesuaian prosedur medis yang dialaminya pascaoperasi tulang belakang pada 2022.
BACA JUGA: Komnas HAM Minta Polri Usut Kekerasan saat Demo di Yogyakarta
Ada tiga pihak yang diadukan AJ ke Komnas HAM, yakni seorang dokter spesialis ortopedi, pihak manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), serta Pertamedika IHC selaku induk perusahaan (holding) BUMN rumah sakit.
Kronologi dugaan malapraktik yang diadukan AJ ke Komnas HAM bermula saat yang bersangkutan menjalani tindakan operasi pemasangan pen tulang belakang yang ditangani seorang dokter spesialis ortopedi di RSPP pada 6 September 2022.
BACA JUGA: Keluarga Pasien Laporkan Dugaan Malapraktik ke Polresta Barelang
Berdasarkan keterangan AJ, prosedur operasi dilakukan tanpa melalui tahapan observasi menyeluruh, termasuk pemeriksaan kepadatan tulang (bone mineral density).
Fakta medis belakangan membuktikan AJ mengidap kondisi osteoporosis yang semestinya menjadi pertimbangan medis sebelum tindakan operasi dilakukan.
BACA JUGA: Kasus Malapraktik yang Bikin Mata Siswi SMP Buta, Oknum Bidan Ditetapkan Tersangka
Akibat tindakan tersebut, kondisi tulang belakang pelapor mengalami keretakan dari satu titik menjadi lima titik, yang memicu nyeri berkepanjangan hingga berdampak pada penurunan fungsi ginjal, jantung, serta memicu kondisi autoimun.
Sebelum mengadukan ke Komnas HAM, AJ telah mengadukan dokter yang menanganinya ke Majelis Disiplin Profesi Kedokteran (MDPK) Konsil Kesehatan Indonesia pada 12 Desember 2024.
Berdasarkan hasil pemeriksaan MDPK pada 13 Juni 2025, diputuskan terdapat pelanggaran disiplin profesi kedokteran berupa tindakan praktik yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai kepada pasien atau keluarganya, serta tidak merujuk pasien kepada dokter lain yang memiliki kompetensi relevan.
Kuasa hukum AJ dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Medias Kesehatan Masyarakat Ichwan Setiawan menjelaskan langkah pelaporan ke Komnas HAM ditempuh setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan negosiasi dengan pihak terkait belum menemukan titik temu.
Ichwan membeberkan tiga alasan mendasar mengapa perkara ini dibawa ke ranah Komnas HAM.
Pertama, pemenuhan hak dasar atas kesehatan
Dia menyampaikan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Menurut Ichwan, kondisi penderitaan fisik yang dialami kliennya selama empat tahun dinilai sebagai bentuk terabaikannya hak dasar warga negara atas rasa aman dan pemulihan kesehatan.
Kedua, adanya ketimpangan posisi dan kebutuhan mediator independen.
Mengingat pihak yang diadukan merupakan institusi layanan kesehatan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), korban membutuhkan lembaga negara yang independen dan imparsial untuk menjembatani komunikasi.
Ichwan mengatakan putusan dari Majelis Disiplin Profesi Kedokteran sebelumnya menjadi landasan objektif bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur yang perlu ditindaklanjuti pemulihan haknya.
Ketiga, pengaduan ini mendorong akuntabilitas pelayanan publik
Ichwan menjelaskan pelaporan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan hak individu korban, tetapi juga menjadi evaluasi sistemik bagi tata kelola rumah sakit pelat merah dalam menjamin keselamatan pasien (patient safety).
"Kami memandang Komnas HAM memiliki kredibilitas dan kewenangan mediasi yang kuat untuk mempertemukan warga negara dengan institusi di bawah BUMN secara setara," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Komnas HAM, kata Ichwan, aduan ini akan diproses dalam empat hari kerja dan dijadwalkan adanya pemanggilan terhadap pihak-pihak teradu pada pekan depan.
Ichwan menambahkan, proses komunikasi berfokus pada perhitungan konversi biaya pengobatan yang telah dikeluarkan.
Sementara itu, AJ berharap agar proses di Komnas HAM dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang adil serta pemulihan kondisi kesehatannya secara menyeluruh.
"Saya berharap ada perhatian dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, Jaksa Agung, Kementerian Kesehatan, serta Danantara, agar hak-hak saya sebagai pasien dapat terpenuhi. Harapan utama saya adalah mendapatkan penanganan medis hingga tuntas agar saya bisa kembali pulih dan beraktivitas," ungkap AJ. (mar1/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi




