Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong pemerintah menghadirkan solusi atas keterbatasan akses sekolah negeri di sejumlah wilayah Surabaya. Dia menyebut pembangunan sekolah baru, penguatan sekolah swasta, hingga optimalisasi program Sekolah Rakyat perlu berjalan untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan pendidikan berkualitas.
Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi warga saat Cahyo menggelar reses di RW 9, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Rabu (18/11/2026). Menurut dia, kebutuhan sekolah negeri perlu ditangani melalui kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.
“Untuk jangka panjang, tentu kita akan mendorong pembangunan sekolah baru. Tapi jangka pendeknya juga harus ada solusi, salah satunya peningkatan insentif maupun stimulus kepada sekolah-sekolah swasta,” kata Cahyo.
Dia menjelaskan, sekolah swasta memiliki peran besar dalam memberikan layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan pemerintah diperlukan agar biaya pendidikan tetap terjangkau dengan kualitas pelayanan dan sarana prasarana yang semakin baik.
“Anak-anak kita yang dalam garis kemiskinan, masyarakat MBR, sekolah swastanya harus dikasih stimulus agar harganya tetap terjangkau, tetapi kualitas pelayanan pendidikannya dan sarana prasarananya menjadi jauh lebih baik,” ujar pria yang juga Ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut.
Selain penguatan sekolah swasta, Cahyo juga mendorong sosialisasi program Sekolah Rakyat agar lebih luas menjangkau masyarakat. Program tersebut dinilai dapat menjadi alternatif akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang membutuhkan pendampingan.
“Jadi, Sekolah Rakyat ini adalah salah satu gagasan Bapak Presiden untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin ekstrem yang tidak mampu. Ini merupakan program yang baik, tetapi sosialisasinya belum maksimal ke masyarakat,” ungkapnya.
Cahyo meminta masyarakat ikut menyebarluaskan informasi mengenai program tersebut melalui lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat diharapkan membantu mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan.
“Kalau ada keluarga atau tetangga yang hidup dalam garis kemiskinan, tidak sekolah, yatim piatu, atau kondisinya membutuhkan pendampingan, silakan sampaikan kepada ketua RW. Kami akan kawal dan menyampaikan kepada pihak terkait agar mereka bisa menjadi penerima manfaat Sekolah Rakyat,” katanya.
Menurut Cahyo, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu solusi jangka pendek bagi anak-anak yang terkendala faktor ekonomi untuk mengakses pendidikan. Sementara itu, persoalan lain yang menyebabkan anak tidak dapat masuk sekolah negeri perlu dijawab melalui penguatan layanan pendidikan swasta.
“Kita ingin ekosistem pendidikan berjalan baik dan berkeadilan. Semua instrumen pendidikan harus dijaga keseimbangannya agar sama-sama bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. [asg/ian]




