jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendorong pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0.
Langkah tersebut mencakup penajaman sasaran penerima manfaat, peningkatan pengawasan, serta perbaikan tata kelola untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan akuntabel.
BACA JUGA: Mas Dar BGN Terpikat sama Ibu Guru Virgo, Ada yang Minta Tambah
Sudaryono mengatakan, penajaman sasaran atau refocusing bukan bertujuan mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan gizi menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
"Refocusing ini kami lakukan agar program makin tepat sasaran," ujar Sudaryono.
BACA JUGA: Kepala BGN Sudaryono Sampai Merasa Gemas, Menyinggung Pendapatan Honorer
Dalam evaluasi 100 hari kepemimpinannya, BGN mendorong pemutakhiran data penerima manfaat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi satuan pendidikan.
Prioritas juga diberikan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
BACA JUGA: Tak Terima MBG Disebut Gerus Anggaran Negara, Sudaryono: Saya Gemas Melihat Medsos
Selain itu, BGN memperkuat pemerataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar masyarakat yang belum mendapatkan layanan dapat memperoleh akses terhadap program MBG.
Perluasan jangkauan tersebut diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan pangan.
Dalam transformasi MBG 2.0, Sudaryono juga menekankan pentingnya verifikasi data, transparansi anggaran, dan pengawasan berbasis digital.
Dia meminta seluruh data penerima manfaat dipastikan valid serta setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipantau.
"Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital," kata Sudaryono pada 29 Oktober 2026.
Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola, BGN memperkuat verifikasi data, mengevaluasi kerja sama dengan mitra SPPG, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan.
BGN juga menyiapkan digitalisasi pembelanjaan SPPG melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan target penerapan di seluruh dapur SPPG pada Januari 2027, menyesuaikan kesiapan sistem dan hasil uji coba. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh




