Status Keuangan Baznas dan LAZ Perlu Diperjelas

metrotvnews.com
13 menit lalu
Cover Berita

Jakarta: Status keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus diperjelas. Hal itu perlu dilakukan dalam pembenahan sistem pelaporan dan pengawasan Baznas dan LAZ.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag), Waryono, menyoroti sistem pelaporan yang selama ini berjalan melalui dua sistem berbeda. Yakni, Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan Sistem Informasi Manajemen Zakat Kementerian Agama (SIMZAT).

"Pelaporan yang akhirnya meluas ke mana-mana, di antaranya karena BAZNAS punya SIMBA, kemudian Kementerian Agama punya SIMZAT. Nah, ini bagaimana disinkronisasi sehingga kemudian harapannya nanti one gate (satu pintu)," ujar Waryono melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 November 2026.

Hal itu disampaikan Waryono dalam Expert Panel Seri V Perumusan Arah Kebijakan Revisi UU Pengelolaan Zakat yang digelar Subdit Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat Kementerian Agama (Kemenag) di Orchardz Hotel Industri, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Waryono menilai integrasi tersebut dinilai penting untuk menghindari prose input data berulang. Sekaligus memastikan informasi pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS-DSKL tersaji secara konsisten.
 

Baca Juga :

Kemenag Fokus Data Mustahik Mengacu DTSEN

Dalam pembahasan forum, persoalan perbedaan angka antara Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) dan laporan keuangan masing-masing lembaga juga menjadi perhatian. Berdasarkan uji petik terhadap sembilan lembaga, ditemukan selisih angka pengumpulan dan pendistribusian dana.

Perbedaan tersebut memunculkan kebutuhan untuk menyeragamkan pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan, serta klasifikasi dana ZIS-DSKL. Optimalisasi SIMBA dan sinkronisasi dengan sistem Kemenag dipandang perlu agar konsolidasi data nasional dapat berjalan lebih akurat.

Selain persoalan pelaporan, penguatan pengendalian internal Baznas dan LAZ juga menjadi pembahasan penting. Waryono menilai fungsi pengendalian di lingkungan Baznas masih perlu dioptimalkan, terutama jika dibandingkan dengan LAZ yang memiliki pengawas syariah tersendiri.

"Karena di BAZNAS itu tidak ada pengawas syariah, beda dengan LAZ. Nah, ternyata di pengendalian ini belum optimal, begitu," ungkap Waryono.

Persoalan tersebut berkaitan dengan pengaturan fungsi pengendalian sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Forum juga membahas perlunya pedoman, standar operasional prosedur (SOP), serta pembagian tanggung jawab pengendalian antara Baznas pusat, provinsi, kabupaten kota, dan LAZ.

Dalam diskusi, peserta juga mengingatkan bahwa pengendalian internal, audit internal, audit syariah, audit keuangan, dan pengawasan pemerintah merupakan fungsi yang berbeda. Pembagian kewenangan perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab.

Sementara itu, Wakil Ketua Baznas, Zainut Tauhid, menawarkan pembagian tata kelola pengawasan menjadi tiga lapis. Pertama, pengendalian dan pengawasan internal pada masing-masing BAZNAS dan LAZ.

Kedua, koordinasi sistem nasional oleh Baznas pusat melalui konsolidasi data, analisis laporan, pembinaan teknis, dan evaluasi standar. Ketiga, pengawasan formal oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, termasuk audit syariah dan pemeriksaan kepatuhan.


Ilustrasi zakat. Foto: Unsplas.com.

Menurut Zainut, pembagian tersebut diperlukan untuk memperjelas hubungan kelembagaan tanpa menimbulkan kesan bahwa Baznas pusat secara otomatis memiliki kewenangan subordinatif terhadap Baznas daerah maupun LAZ.

Forum juga menyoroti perlunya kewajiban pelaporan yang proporsional berdasarkan skala, karakteristik, dan kapasitas lembaga. Lembaga pengelola zakat yang telah mapan dapat memenuhi standar pelaporan secara penuh. Sedangkan lembaga yang masih berkembang perlu mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas.

Dengan demikian, ketidakmampuan administratif akibat keterbatasan sumber daya manusia tidak serta-merta disamakan dengan tindakan kecurangan atau fraud yang disengaja. Pembinaan dan penegakan hukum perlu dibedakan berdasarkan persoalan yang ditemukan.

Selain itu, forum mengingatkan bahwa kualitas laporan tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyampaian. Standardisasi pencatatan, penguatan pengendalian internal, dan pelaksanaan audit yang memadai menjadi bagian penting dalam memastikan laporan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
India Bebaskan Soda Abu Indonesia dari Kuota Impor, Mendag Budi Santoso Sebut Peluang Ekspor Makin Terbuka
• 10 jam lalupantau.com
thumb
Pesawat Salah Rute Tabrak Gunung di Bali, 107 Orang Tewas Mengenaskan
• 8 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
BBCA dan ASII Jadi Pilihan Mirae Asset Saat IHSG Tertekan, Bagaimana Prospeknya?
• 18 jam lalukatadata.co.id
thumb
Yusril Ungkap Gelar Perkara Kasus Penyadapan Prabowo Digelar Besok: Ada Petunjuk Mengarah ke Makar
• 5 jam lalukumparan.com
thumb
Raffi Ahmad Didesak Mundur Usai Minta Maaf, Amy Qanita Tulis Pesan Menyentuh untuk Sang Putra
• 14 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.