Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima usulan pengembangan proyek karbon biru dari dua perusahaan, PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon) dan Apolownia, melalui kegiatan restorasi serta rehabilitasi ekosistem mangrove dan padang lamun di Lombok Timur dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Usulan tersebut disampaikan melalui penandatanganan Pernyataan Bersama (Joint Statement) dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Berdasarkan keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu (18/11/2026), penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, bersama Direktur Utama Lume Carbon, Rio Fafen Ciptaswara, dan CEO Apolownia, Theo Derache.
Pernyataan bersama tersebut berkaitan dengan penerimaan dokumen dan informasi awal mengenai usulan proyek karbon biru yang berfokus pada pemulihan ekosistem pesisir.
Proyek yang diusulkan mencakup restorasi dan rehabilitasi hutan mangrove serta padang lamun yang memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon untuk mendukung mitigasi perubahan iklim.
Meski telah dilakukan penandatanganan, KKP menegaskan bahwa usulan kedua perusahaan tersebut belum memperoleh persetujuan resmi dan masih harus melalui tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
KKP Tegaskan Penandatanganan Bukan Persetujuan Proyek Karbon BiruWakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano, menegaskan bahwa penandatanganan pernyataan bersama tidak dapat diartikan sebagai persetujuan atau pengesahan terhadap proyek karbon biru yang diajukan Lume Carbon dan Apolownia.
Penandatanganan tersebut juga bukan merupakan penetapan lokasi definitif maupun pemberian hak karbon kepada perusahaan pengusul.
Menurut Irwan, setiap proyek pengembangan karbon biru wajib memenuhi seluruh tahapan administrasi, pemeriksaan, dan persyaratan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah menerima dokumen dan informasi awal, KKP akan melanjutkan proses pemeriksaan administrasi terhadap usulan proyek yang telah disampaikan kedua perusahaan.
Selain pemeriksaan dokumen, KKP juga akan melakukan pengecekan lapangan untuk menilai kondisi lokasi serta kesesuaian rencana kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.
Seluruh proses tersebut akan dilaksanakan berdasarkan tugas, kewenangan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan sebelum keputusan mengenai usulan proyek dapat ditetapkan.
Dengan demikian, rencana pengembangan karbon biru di Lombok Timur dan sejumlah wilayah di Jawa masih berada pada tahap awal dan belum dapat dinyatakan sebagai proyek yang telah memperoleh persetujuan pemerintah.
KKP Wajibkan Perlindungan Lingkungan dan Persetujuan Masyarakat PesisirSelain menekankan pemenuhan persyaratan administrasi dan perizinan, KKP meminta agar setiap pengembangan proyek karbon biru memperhatikan perlindungan lingkungan serta keterlibatan masyarakat pesisir.
Irwan menyatakan bahwa manfaat pengembangan karbon biru harus dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar lokasi pelaksanaan proyek.
Untuk memastikan keterlibatan tersebut, pengembang proyek diwajibkan menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
Prinsip FPIC menekankan pentingnya pemberian informasi secara memadai kepada masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga persetujuan dapat diberikan secara bebas dan berdasarkan pemahaman terhadap dampak proyek.
Selain persetujuan masyarakat, pengembang juga perlu menyiapkan rencana pembagian manfaat atau benefit-sharing plan agar keuntungan dari kegiatan karbon biru dapat dibagikan secara adil.
KKP turut menekankan pentingnya penyediaan mekanisme pengaduan atau grievance mechanism sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun keberatan terkait pelaksanaan proyek.
Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengembangan karbon biru berlangsung secara transparan, bertanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir.
"Manfaat dari pengembangan karbon biru harus kembali kepada masyarakat pesisir. Karena itu, aspek perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, transparansi, dan pembagian manfaat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan proyek karbon biru," ujar Irwan.
Melalui penerapan ketentuan tersebut, KKP berupaya memastikan pengembangan karbon biru tidak hanya berorientasi pada penyerapan karbon, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Menteri Trenggono Dorong Pengembangan Karbon Biru Berbasis SainsSementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa pengembangan karbon biru merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat penerapan ekonomi biru.
Pengembangan tersebut juga menjadi salah satu upaya Indonesia untuk berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim global melalui pengelolaan ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan.
Menurut Trenggono, Indonesia memiliki potensi ekosistem karbon biru yang besar, terutama melalui keberadaan hutan mangrove dan padang lamun yang mampu menyerap serta menyimpan karbon.
Potensi tersebut perlu dikelola melalui sistem tata kelola yang kuat agar pengembangan proyek dapat memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi dalam jangka panjang.
Trenggono menekankan bahwa pengelolaan karbon biru harus menggunakan pendekatan ilmiah atau berbasis sains sehingga setiap kegiatan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain mengutamakan pendekatan ilmiah, pengembangan proyek juga harus memperhatikan kelestarian ekosistem mangrove dan padang lamun sebagai bagian penting dari lingkungan pesisir.
Kesejahteraan masyarakat pesisir turut menjadi perhatian agar kegiatan karbon biru tidak hanya berfokus pada penyerapan dan penyimpanan karbon, tetapi juga mendukung kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut.
Melalui pengelolaan yang berkelanjutan, proyek karbon biru diharapkan dapat mendukung perlindungan ekosistem pesisir sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
Namun, pelaksanaan usulan proyek dari Lume Carbon dan Apolownia di Lombok Timur serta sejumlah wilayah di Pulau Jawa tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan pemenuhan seluruh persyaratan persetujuan yang berlaku.




