Pakar Hukum Tata Negara Ingatkan Verifikasi Cawapres Baru Tak Sekadar Formalitas

metrotvnews.com
11 jam lalu
Cover Berita

Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Juanda mengingatkan Tim Verifikasi MPR RI agar tidak sekadar menjalankan pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai formalitas. Proses verifikasi harus dilakukan secara cermat, terutama untuk memastikan setiap kandidat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

“Bagaimanapun, tanggung jawab tim verifikasi ini sangat berat. Jangan sampai terulang kembali seolah-olah hanya sekadar formalitas. Saya mengimbau hal itu tidak boleh terjadi, karena kejadian kemarin adalah pembelajaran terbaik,” ujar Juanda dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Rabu 18 November 2026.

Ia menegaskan perlu ada pembedaan antara kekurangan administratif dan persyaratan yang bersifat substansial. Jika persyaratan mendasar tidak dapat dipenuhi setelah diberikan kesempatan perbaikan, tim verifikasi dinilai dapat menolak kandidat tersebut.

"Kalau secara substansial, misalnya syarat pendidikan, katakanlah ijazah SMA-nya tidak ada, sudah diberi kesempatan tidak ada, menurut saya secara hukum tata negara, maka tim verifikasi dengan kewenangannya itu boleh menolak dan meminta Presiden mengajukan calon wakil presiden yang baru," kata Juanda.

Baca Juga :

Habiburokhman Minta Verifikasi Ijazah Cawapres Tak Hanya Berpatokan pada Dokumen

Di sisi lain, Juanda mengingatkan proses pemeriksaan harus memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan. Tim verifikasi memiliki waktu maksimal tujuh hari sejak Presiden menyerahkan dokumen persyaratan kandidat kepada pimpinan MPR.

Ia berharap proses pemeriksaan dan perbaikan dokumen tidak menghambat agenda pemilihan cawapres melalui Sidang Paripurna MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.

Sebelumnya, MPR membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dua kandidat cawapres yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman ditunjuk sebagai ketua tim dalam Rapat Gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua kandidat.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
PNM Perluas Pembiayaan Mekaar Bunga 8 Persen ke Seluruh Indonesia, Perempuan Prasejahtera Dapat Akses Modal Lebih Terjangkau
• 12 menit lalupantau.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 17 jam lalumediaapakabar.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 18 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Muhammad Lutfi Nilai Dasco Layak Menjadi Wakil Presiden
• 13 jam lalujpnn.com
thumb
Absen di Qatar, Alex Marquez Bidik Comeback pada Dua Seri Terakhir MotoGP 2026
• 18 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.