Kasus Penyadapan Presiden, Pakar Desak Polri Berani Periksa Semua Pihak yang Terhubung Listyo Sigit

metrotvnews.com
6 jam lalu
Cover Berita

Jakarta: Pengamat Intelijen Ridlwan Habib meminta Polri berani memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk mereka yang pernah berinteraksi dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Tantangannya kini ada pada Polri untuk berani memeriksa dan menangkap seluruh pihak yang terlibat secara terang benderang,” ujar Ridlwan dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Rabu 18 November 2026. 

Ridlwan menilai penyidik memiliki sejumlah cara untuk menelusuri hubungan para tersangka dengan pihak lain. Salah satunya melalui pemeriksaan data komunikasi telepon atau call data record (CDR), termasuk percakapan yang telah dihapus.

"Ketika seseorang sudah menjadi tersangka, maka sangat mudah bagi penyidik untuk membuka data-data milik tersangka itu. Misalnya teleponnya LSP, bisa ada di forensik di call data record-nya, kemudian chat-chat yang barangkali sudah dihapus bisa juga di-retrieve dengan teknologi yang dimiliki Polri," kata Ridlwan. 

Selain komunikasi digital, Ridlwan menyebut penyidik dapat mendalami interaksi langsung para tersangka dengan sejumlah pihak. Menurutnya, Polri dapat memanggil orang-orang yang pernah berhubungan dengan Listyo Sigit untuk dimintai keterangan sebagai saksi, terutama jika ditemukan bukti permulaan yang cukup atau indikasi keterlibatan dalam dugaan makar.

"Orang per orang itu, tokoh ormas misalnya, tokoh organisasi misalnya, itu bisa dipanggil oleh Bareskrim, dimintai keterangan sebagai saksi. Apalagi ketika ada bukti permulaan yang cukup di mana mereka misalnya terlibat atau ada indikasi terlibat dalam konteks tuduhan makar itu," ujarnya.

Baca Juga :

Istana Pastikan Sterilisasi Lingkar Inti Presiden Buntut Kasus Penyadapan

Ia menegaskan, pemeriksaan harus dilakukan tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang. Ridlwan mengingatkan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib memenuhi panggilan penyidik apabila diminta memberikan keterangan.

"Siapa pun sama di mata hukum, negara hukum. Jadi siapa pun ketika dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan hubungannya dengan LSP, maka harus memenuhi kewajibannya," tegasnya.

Ridlwan menjelaskan, hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk mengklarifikasi peran setiap pihak. 

"Nanti tentu saja akan banyak, saya kira, tokoh-tokoh karena interaksinya LSP ini kan lama sekali. Dia melakukan ini juga pada saat 2025 dia juga masih menjadi Kapolri. Nah, tentu saja nanti dari pemeriksaan-pemeriksaan itu penyidik punya database yang kemudian bisa diklarifikasi," katanya.

Ia menambahkan, dugaan makar perlu didalami lebih jauh karena kemungkinan peran pihak yang terlibat tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan. Ridlwan mencontohkan kemungkinan adanya pihak yang berperan sebagai pendana atau pemasok kebutuhan logistik. Namun, peran-peran tersebut masih perlu dibuktikan melalui penyidikan.

“Misalnya menjadi pendana, misalnya dia menjadi supplier logistik dan seterusnya, itu bisa sangat mudah bagi penyidik," ucapnya.

Ridlwan juga mempertanyakan kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar empat orang yang telah disebut dalam perkara tersebut. Ia menilai penyidikan tidak seharusnya berhenti pada jumlah tersangka yang telah terungkap saat ini.

"Orang tersangkanya cuma empat, baru empat. Nggak mungkin kemudian operasi makar dilakukan empat orang. Jelas nggak mungkin. Jadi pasti banyak sekali," kata Ridlwan.

Meski mendorong pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, Ridlwan mengingatkan proses tersebut harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah seseorang benar memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

"Setuju kalau kemudian dilakukan pembersihan tadi, tentu saja dengan asas praduga tak bersalah. Pemeriksaan dilakukan dulu, lalu kalau memang dia terindikasi bagian dari kelompok ini, ya tergantung apakah dia sudah masuk pidana atau sedalam apa," pungkasnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
AS-Iran Di Ambang Perang Besar! Washington Terancam Bom Kotor, Bendungan Hoover Jadi Sasaran?
• 36 menit laluerabaru.net
thumb
Breaking! Gubernur BI Destry Umumkan Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6%
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Duel HP Realme P4x 5G vs Vivo Y31t 5G, Selisih Spesifikasi Ini Bisa Mengubah Pilihanmu
• 36 menit laluviva.co.id
thumb
White Paper Systemiq: 32 GW Beban Puncak Listrik 2030 Bisa Dipenuhi PLTS
• 12 jam lalukatadata.co.id
thumb
Sahroni Dukung Polri Berantas Tambang Ilegal hingga Tindak Oknum Aparat yang Jadi Beking
• 17 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.