Jakarta, VIVA - Peralihan menuju ekonomi hijau membutuhkan kesiapan berbagai sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha hingga masyarakat. Selain kebijakan, pengukuran kinerja dan evaluasi program menjadi penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan berjalan efektif serta memberikan dampak nyata.
Indonesia masih memiliki waktu empat tahun menuju 2030, tenggat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Meski telah mencatat kemajuan selama satu dekade terakhir, percepatan pelaksanaan berbagai agenda pembangunan dinilai perlu dilakukan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan, capaian selama sepuluh tahun terakhir perlu dilanjutkan melalui langkah yang lebih cepat dan kolaboratif.
"Kemajuan yang telah diraih selama satu dekade perlu dilanjutkan melalui langkah yang lebih cepat, kolaboratif, dan mampu memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat," katanya dalam agenda SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Salah satu aspek yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian SDGs adalah pengukuran kinerja pembangunan berkelanjutan. Penilaian dapat membantu pemerintah melihat capaian program, mengidentifikasi kendala, serta menentukan aspek yang masih perlu diperbaiki.
Selain itu, inovasi, investasi, dan pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pencapaian target. Pungkas mengatakan, hal tersebut dibahas dalam sejumlah seminar yang menjadi bagian dari konferensi.
Dia menambahkan, keterlibatan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengevaluasi capaian sekaligus menyiapkan langkah menuju 2030.
Dalam rangkaian kegiatan itu, Bappenas juga memberikan SDGs Action Awards 2026 kepada pemerintah daerah. Dari 575 peserta dalam sembilan kategori, sebanyak 26 peserta terbaik menerima penghargaan dan satu peserta memperoleh penghargaan khusus. Penerima kategori kabupaten adalah Tapanuli Selatan, Sidenreng Rappang, dan Bandung. Sementara kategori kota meliputi Makassar, Jambi, dan Semarang.
Penilaian penghargaan tersebut melibatkan PT Surveyor Indonesia melalui Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM). Instrumen berbasis rating ini digunakan untuk mengukur dan memetakan kinerja pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah.
Pelaksanaannya melibatkan Bappenas, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).





