JAKARTA, KOMPAS.TV- Dampak perubahan iklim kian nyata dirasakan manusia dari berbagai belahan dunia. Krisis iklim memicu peningkatan bencana cuaca ekstrem hidro-meteorologi, serta di sisi lain juga turut menyebabkan bencana kekeringan ekstrem. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan dampak fenomena El Niño yang berdampak terhadap pola curah hujan dan suhu global yang diperkirakan berlanjut hingga 2027.
Di Bolivia, Presiden Rodrigo Paz menetapkan status darurat nasional untuk mengantisipasi dampak El Niño 2026–2027. Deklarasi status darurat sebab kekeringan telah berdampak terhadap lebih dari 78.000 keluarga, menyebabkan puluhan ribu ternak mati, sementara sejumlah wilayah lain justru menghadapi ancaman banjir dan luapan sungai.
Sementara di Indonesia, dampak kombinasi El Niño dan pemanasan global juga mulai terlihat dari meningkatnya risiko kekeringan dan memperparah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan Laporan Riset World Weather Attribution menemukan bawah karhutla sejak Januari hingga November 2026, telah menghanguskan sekitar 2,9 juta hektare lahan di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa El Niño menjadi faktor utama berkurangnya curah hujan, sementara perubahan iklim akibat aktivitas manusia memperparah suhu ekstrem yang meningkatkan kerentanan lanskap terhadap kebakaran.
Baca Juga: Tantangan Kerja Sama Kecerdasan Buatan antara Indonesia-Korea Selatan
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa dunia menghadapi tantangan iklim yang semakin kompleks. Meski El Niño merupakan fenomena alamiah, dampaknya berlangsung di tengah kondisi bumi yang semakin panas akibat emisi gas rumah kaca. Karena itu, upaya menghadapi krisis iklim tidak cukup hanya mengandalkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Pengurangan emisi melalui percepatan transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan juga menjadi langkah penting untuk menekan risiko perubahan iklim dalam jangka panjang.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menilai, risiko perubahan iklim perlu menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan infrastruktur energi Indonesia. Pasalnya, sejumlah kejadian cuaca ekstrem sejak tahun 2023 telah menunjukkan kerentanan sistem kelistrikan nasional.
Deon menyebut perubahan iklim semakin menguji ketahanan energi Indonesia. Dampak cuaca ekstrem tidak hanya menyasar lingkungan dan kehidupan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu pasokan listrik nasional. Ia mencontohkan gangguan sistem transmisi akibat hujan ekstrem dan angin kencang yang menyebabkan sistem kelistrikan Sumatera mengalami kolaps pada pertengahan tahun ini.
“(Pada Mei 2026) sistem kelistrikan di setengah Pulau Sumatera mengalami kelumpuhan dan hanya beberapa minggu kemudian, kita kembali menyaksikan sembilan menara transmisi yang roboh akibat peristiwa cuaca ekstrem lainnya, yang menyebabkan sistem kembali mengalami gangguan. Tekanan ini benar-benar menguji ketahanan sistem kelistrikan kita,” terang Deon pada workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN), Jumat (30/10).
Sementara itu, fenomena El Niño yang menyebabkan penurunan curah hujan turut memengaruhi produksi listrik tenaga air, terutama di wilayah yang bergantung pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), seperti Sulawesi dan Kalimantan.
Tidak hanya itu, perubahan kondisi iklim juga berdampak terhadap rantai pasok batu bara. Aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih mengandalkan jalur sungai untuk mengangkut batubara dari lokasi tambang menuju pelabuhan. Ketika kondisi sungai terganggu, distribusi batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik juga dapat terhambat.
Menurut Deon, situasi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi perencanaan infrastruktur energi nasional agar lebih memperhitungkan risiko perubahan iklim.
“Ini sungguh sebuah peringatan bagi kita, sekaligus ujian untuk melihat bagaimana kita merencanakan infrastruktur energi, apakah perencanaan tersebut benar-benar mempertimbangkan risiko iklim atau tidak,” papar Deon.
Dalam konteks tersebut, percepatan pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Baca Juga: Potensi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Indonesia-Korsel, Demi Perkuat Layanan Puskesmas Daerah 3T
Program PLTS 100 GWp Bisa Jadi SolusiSalah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah program pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Deon menilai program ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan energi surya dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil, termasuk pembangkit diesel.
Meski pemerintah belum merincikan seperti apa rencana pengembangan proyek PLTS 100 GWp ini, namun Deon membaca arah percepatan yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto lewat peluncuran program tersebut. IESR sendiri mengidentifikasi potensi ekonomi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) darat dan terapung mencapai sekitar 230 GW.
Potensi tersebut dipetakan melalui analisis geografis dengan mempertimbangkan lokasi yang berdekatan dengan jaringan listrik yang telah tersedia. Meski demikian, realisasi program 100 GWp membutuhkan sejumlah prasyarat. Pengembangan PLTS perlu didukung kepastian regulasi, kemudahan pengadaan lahan, pembangunan jaringan transmisi, serta penurunan biaya teknologi dan sistem penyimpanan energi.
“IESR berpikir bahwa 100 GWp tidak hanya dapat mewujudkan energi terbarukan dan resiliensi bagi Indonesia, tetapi juga bisa mengintegrasikan prinsip transisi,” jelas Deon.
Deon menekankan pentingnya pengembangan sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS), mengingat karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem kelistrikan yang tersebar. Integrasi PLTS dengan baterai diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan listrik dan meningkatkan keandalan jaringan.
Di sisi lain, kebutuhan investasi untuk mewujudkan program tersebut juga sangat besar. Deon memperkirakan pembangunan PLTS skala utilitas membutuhkan investasi mendekati 80 miliar dolar AS. Jika kebutuhan penyimpanan energi dan transmisi turut diperhitungkan, nilai investasi tersebut berpotensi melampaui 102 miliar dolar AS.
Besarnya kebutuhan pembiayaan ini sekaligus membuka peluang kerja sama internasional, salah satu negara mitra yang ia nilai cocok adalah Korea Selatan.
“Indonesia dan Korea telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada tahun ini terkait dengan sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS). Selain itu, terdapat pula kerja sama dalam bidang teknologi lainnya, seperti hidrogen, penangkapan dan penyimpanan karbon (CCUS), serta berbagai teknologi lainnya,” ujar dia.
Deon melihat setidaknya terdapat tiga bidang potensial yang dapat dikembangkan melalui kemitraan Indonesia dan Korsel. Pertama, pengembangan teknologi baterai dan sistem penyimpanan energi untuk mendukung integrasi PLTS ke jaringan listrik nasional.
Kedua, pengembangan rantai pasok dan kapasitas manufaktur baterai di Indonesia. Menurutnya, kebutuhan baterai untuk penyimpanan energi skala besar memiliki karakteristik berbeda dengan baterai kendaraan listrik. Jika baterai kendaraan listrik membutuhkan performa tinggi, baterai untuk penyimpanan energi lebih menitikberatkan pada efisiensi biaya dengan tetap mampu memenuhi kebutuhan layanan jaringan listrik.
Kerja sama ini dapat menjadi peluang bagi kedua negara untuk memperkuat industri baterai sekaligus mendukung kebutuhan infrastruktur energi terbarukan Indonesia.
Ketiga, kerja sama investasi dan pembiayaan. Dengan kebutuhan pendanaan yang besar, Indonesia memerlukan keterlibatan sektor swasta, lembaga pembiayaan pembangunan multilateral, serta mitra internasional untuk mempercepat realisasi proyek energi terbarukan.
Selain sektor baterai dan investasi, peluang kemitraan Indonesia-Korea Selatan juga dapat diperluas ke pengembangan industri rendah karbon, termasuk produksi hidrogen hijau dan baja hijau (green steel).
Deon menambahkan dengan meningkatnya risiko perubahan iklim, transisi energi menjadi semakin relevan bagi Indonesia, bukan semata-mata untuk menekan emisi karbon, melainkan juga untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh dan mandiri.
Program 100 GWp dapat menjadi salah satu momentum untuk mempercepat perubahan tersebut, sementara kemitraan dengan Korea Selatan berpotensi mendukung kebutuhan teknologi, industri, dan investasi yang diperlukan.
Potensi Kerja Sama KorselSejalan dengan Indonesia, Korea Selatan juga tengah mengakselerasi transisi energi terbarukannya lewat Program Korea Green Transformation (K-GX) atau Transformasi Hijau Korea Selatan. Ini merupakan strategi transformasi ekonomi hijau Korea Selatan yang mengintegrasikan pengembangan energi bersih, dekarbonisasi industri, inovasi teknologi, dan investasi hijau. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga menjadikan Korea Selatan sebagai pusat industri dan teknologi hijau dunia.
Program Director of Electricity Solutions for Our Climate (SFOC) Gahee Han menyebut program tersebut merupakan bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah Korsel dalam mengakselerasi transisi energi bersih. K-GX sendiri secara resmi diluncurkan pada 7 Oktober 2026 dengan total kucuran dana 1.000 triliun Won selama periode pelaksanaan 2026–2035.
“Baru-baru ini kami meluncurkan target energi terbarukan yang sangat ambisius. Target ini muncul karena political will yang kuat dari Presiden Lee Jae Myung,” ucap Han.
Bagian dari ambisi Korea Selatan ialah meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga 100 GW pada 2030. Han menyebut secara realistis untuk mencapai target tersebut, pemerintah Korsel harus menambah kapasitas energi terbarukan lebih dari 14 GW per tahun. Angka ini lebih dari tiga kali lipat rekor penambahan kapasitas tahunan yang selama ini hanya sekitar 4 GW.
Ia menambahkan bahwa tantangan transisi energi Korea Selatan bukan hanya soal pembangunan pembangkit, tetapi juga pada kemampuan infrastruktur jaringan listrik untuk mengakomodasi pertumbuhan energi bersih.
Salah satu persoalan utama adalah mekanisme pemberian akses jaringan listrik yang menerapkan prinsip first-come, first-served atau siapa yang lebih dahulu mengajukan akan memperoleh prioritas. Mekanisme ini dinilai membuat kapasitas jaringan yang tersedia justru lebih banyak dialokasikan untuk proyek energi fosil, khususnya pembangkit listrik berbahan bakar gas alam cair (LNG), dibandingkan pembangkit energi terbarukan. Akibatnya, meskipun sejumlah proyek surya dan angin telah siap dikembangkan, realisasinya tertahan karena belum memperoleh akses ke jaringan listrik.
Baca Juga: Warga Dusun di Bandung Manfaatkan Aliran Sungai untuk Energi Mandiri | KOMPAS SIANG
Han menilai tantangan percepatan transisi yang dihadapi Korsel juga turut dihadapi Indonesia, karenanya ia melihat potensi kerja sama pemerintahan Korsel dengan negara yang memiliki tujuan selaras, termasuk Indonesia.
“(Presiden Lee Jae Myung) menegaskan bahwa kita harus mencapai target transisi energi bersih dan saya pikir ini adalah sinyal yang sangat kuat. Saya juga dengar bawah Presiden Indonesia punya ambisi yang kuat. Tentu ini menjadi pertanda positif untuk pasar,” paparnya.
Pemenuhan energi menjadi salah satu landasan kemajuan sebuah bangsa. Proses pemenuhan energi patut dibarengi dengan kesadaran keberlanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan.
Penulis: Wella Andany, jurnalis KompasTV
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Redaksi-Kompas-TV
Sumber : Kompas TV
- ancaman iklim
- momentum
- percepatan energi
- energi terbarukan
- korea selatan korsel




