JAKARTA, KOMPAS – Kenaikan suku bunga acuan berisiko memberikan tekanan berlapis terhadap sektor riil. Tekanan ini antara lain datang dari tambahan beban yang akan ditanggung oleh masyarakat dan naiknya biaya pinjaman. Di sisi lain, industri perbankan juga dihadapkan pada risiko kenaikan biaya dana.
Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diumumkan di Jakarta pada Rabu (18/11/2026), Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen.
Ini merupakan kali keempatnya BI menaikkan suku bunga acuannya sepanjang 2026. Sebelumnya, pengetatan kebijakan telah ditempuh pada periode Mei 2026 dan Juni 2026 dengan total kenaikan sebesar 75 bps.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang berpendapat, kenaikan suku bunga acuan tersebut memiliki dampak luas ke berbagai sektor ekonomi, baik bagi masyarakat, perbankan, maupun dunia usaha.
“Beban yang akan ditanggung oleh nasyarakat selaku konsumen adalah kenaikan cicilan kredit perbankan,terutama bqgi peminjam dengan skema bunga mengambang (floating rate), seperti cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), serta pinjaman konsumtif lainnya,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.
Imbasnya, daya beli masyarakat akan semakin tertekan. Dengan biaya pinjaman yang lebih mahal dan bertambahnya cicilan, konsumsi masyarakat untuk barang-barang tertentu berisiko melambat atau masyarakat akan lebih selektif dalam berbelanja.
Sarman menambahkan, kenaikan suku bunga itu juga akan berdampak signifikan terhadap beberapa sektor, seperti properti, penjualan kendaraan bermotor, dan permintaan kredit perbankan. Ini terjadi lantaran masyarakat yang cenderung mengambil sikap wait and see.
Dalam kondisi seperti ini, pengusaha tidak akan membuka lowongan kerja atau menambah pekerja baru. Pengusaha akan memanfaatkan SDM (sumber daya manusia) yang ada, sehingga tidak menambah beban operasional tambahan.
Selain terkena dampak rentetan dari pelemahan daya beli masyarakat, dunia usaha juga dihadapkan langsung pada kenaikan suku bunga acuan. Akibatnya, pelaku usaha cenderung akan menahan ekspansi, setidaknya selama enam bulan ke depan sembari bersiasar untuk mengamankan arus kas demi bisa tetap bertahan.
“Dalam kondisi seperti ini, pengusaha tidak akan membuka lowongan kerja atau menambah pekerja baru. Pengusaha akan memanfaatkan SDM (sumber daya manusia) yang ada, sehingga tidak menambah beban operasional tambahan,” katanya.
Ditambah lagi, ia melanjutkan, para pengusaha masih harus menanggung iuran baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon yang wajib disetor mulai wahun depan. Amanah Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru ini pun dianggap justru memberikan beban baru bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro berpendapat, keputusan BI menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen sebagai langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global dan tekanan eksternal yang masih berlangsung.
“Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan investor, meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik, serta mengantisipasi tekanan inflasi agar tetap berada dalam sasaran 1,5-3,5 persen pada 2026–2027,” ujarnya.
Sementara itu, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) melalui siaran persnya menilai, kenaikan suku bunga acuan berpotensi memengaruhi biaya dana serta mendorong penyesuaian suku bunga simpanan maupun kredit. Namun, transmisi kebijakan tersebut tidak berlangsung secara langsung, bergantung pada struktur pendanaan, kondisi likuiditas, dan profil risiko yang berbeda.
Ke depan, Perbanas juga optimistis sektor perbankan nasional akan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat sejalan dengan fundamental permodalan yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta koordinasi yang baik antara BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, dan industri perbankan.
Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan menyampaikan, kenaikan suku bunga acuan berpotensi membuat biaya dana akan tetap tinggi. Selain itu, perbankan juga akan menghadapi persaingan likuiditas yang kini masih mahal.
“Suku bunga kredit mau tidak mau juga akan mencerminkan biaya dana, agar bank dapat tetap beroperasi dengan sehat,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.
Akan tetapi, di tengah tantangan tersebut, CIMB Niaga tetap memprioritaskan kualitas aset melalui penetapan harga berbasis risiko (risk-based pricing). Lebih lanjut, perusahaan juga akan berfokus membangun hubungan personal dengan nasabah dalam jangka panjang (relationship based).
Perseroan terus mengoptimalkan struktur pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA), peningkatan transaksi nasabah, serta diversifikasi sumber pendanaan untuk menjaga biaya dana pada level yang terkendali.
Di sisi lain, Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Ramon Armando menyampaikan, BTN senantiasa mencermati perkembangan kebijakan suku bunga BI serta dampaknya terhadap kondisi likuiditas dan biaya pendanaan perbankan.
“Perseroan terus mengoptimalkan struktur pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA), peningkatan transaksi nasabah, serta diversifikasi sumber pendanaan untuk menjaga biaya dana pada level yang terkendali,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Di sisi lain, BTN akan mengevaluasi kebijakan suku bunga kredit secara berkala dengan mempertimbangkan karakteristik produk, struktur suku bunga, kondisi persaingan, dan kemampuan pembayaran nasabah. Penyesuaian ini akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi pasar, biaya pendanaan, daya beli masyarakat, serta profil risiko masing-masing segmen.





