Isu Tambang di Ujung Kulon Mencuat, Pemerintah Tegaskan Perlindungan Badak Jawa Jadi Prioritas

viva.co.id
7 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Pemerintah menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten, bebas dari izin pertambangan.

Hingga saat ini, tidak ada penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di TNUK dan pemerintah tetap menjaga kelestarian Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang terancam punah.

Baca Juga :
Menteri Pigai soal Wacana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon: Itu Bukan Keputusan Resmi Pemerintahan Prabowo
Badak Jawa Tersisa Kurang dari 100 Ekor, Pemerintah Buka Suara soal Isu Tambang di Ujung Kulon

Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/2026, hanya sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Namun, penetapan WUP ini tidak serta membuat membuat wilayah tersebut boleh ditambang.

"Yang masuk WUP hanya sebagian perairan laut di sekitarnya, belum ada satu pun izin tambang yang terbit. Penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi," ujar Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/11/2026).

Hidayat menyatakan penetapan WUP hanya perencanaan dan tata kelola, bukan izin atau persetujuan untuk menambang. Izin kegiatan pertambangan atau eksplorasi harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Buktinya, sejak sebagian perairan TNUK masuk dalam peta WUP yang terbuka bagi publik pada 2017, tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan pemerintah baik di TNUK sebagai habitat utama Badak Jawa maupun di perairan sekitarnya.

"Peta potensi geologi tidak otomatis menjadi tambang karena wajib melewati evaluasi ketat pemerintah terkait kesesuaian tata ruang, PKKPRL, dan persetujuan lingkungan," ujar dia.

Hidayat menyebut Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup Badak Jawa yang saat ini kurang dari 100 ekor. Terlebih lagi, TNUK ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia UNESCO pada 1991 karena ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, proses geologi, keindahan alam, serta perannya sebagai habitat terakhir Badak Jawa di alam liar.

"Pada 2025, kawasan ini meraih penghargaan penegakan hukum lingkungan Asia dari UN Environment Programme. Presiden Prabowo menjadikan konservasi badak Jawa sebagai mandatnya," kata Hidayat.

"Presiden juga sudah menunjukkan sikap di Raja Ampat, ketika pemerintah mencabut empat izin tambang yang mengancam kawasan konservasi. Bagi warga Banten dan dunia, pesannya tegas, yaitu negara menjaga habitat utama Badak Jawa untuk anak cucu," tambahnya.

Baca Juga :
Bukan Taman Nasional Ujung Kulon, ESDM Jelaskan Lokasi Wilayah Tambang di Banten
Rieke Diah Pitaloka Desak Pemerintah Menilai Dampak HAM soal Wilayah Tambang di Ujung Kulon
Tak Terima Badak Jawa Direlokasi, Kesultanan Banten Surati Presiden Prabowo

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
DPR kawal pemenuhan status kerja hingga upah 64 pekerja Krakatau Steel
• 17 jam laluantaranews.com
thumb
MRT Jakarta Targetkan Satu Mesin Pembayaran Terintegrasi pada Akhir 2027
• 17 jam lalukumparan.com
thumb
Paguyuban Kades Desak Polisi Usut Kematian Kades Sukoharjo Usai Cekcok dengan Anggota DPRD Pati
• 3 jam lalukumparan.com
thumb
2 Juru Parkir Liar di Kawasan Blok M Diamankan
• 23 jam laludetik.com
thumb
Trump’s ASEAN Speech: Six Strategic Blind Spots Indonesia Cannot Ignore
• 18 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.