Ringkasan Berita
- Pemkot Kediri memastikan pemberian hibah Tahun Anggaran 2027 harus sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Wakil Wali Kota Qowimuddin meminta calon penerima segera melengkapi dokumen administrasi serta memastikan rencana penggunaan hibah sesuai persyaratan.
- Alokasi hibah dalam RAPBD 2027 belum menjamin dana diterima atau dicairkan karena masih harus melalui pembahasan anggaran dan verifikasi.
- Perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah diminta menelaah legalitas lembaga, kelengkapan dokumen, peruntukan, serta kesesuaian hibah dengan prioritas pembangunan.
Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri memperketat penelaahan pemberian hibah Tahun Anggaran 2027 agar tepat sasaran, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Calon penerima hibah diminta memahami mekanisme yang berlaku serta segera melengkapi dokumen administrasi sebelum proses penganggaran dilanjutkan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin saat membuka Sosialisasi Ketentuan Hibah Tahun Anggaran 2027 di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.
Gus Qowim, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Pemkot Kediri perlu menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
Ketentuan tersebut memberikan pedoman mengenai pemberian hibah, mulai dari persyaratan penerima, tujuan penggunaan, proses evaluasi, penganggaran, hingga pertanggungjawaban.
Karena itu, seluruh alokasi hibah yang telah dicantumkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 harus ditelaah untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan.
“Saya berharap hal ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh calon penerima hibah. Kita tentu ingin agar dukungan yang telah direncanakan pemerintah kota dapat terus diberikan, akan tetapi pelaksanaannya juga harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Gus Qowim memahami setiap lembaga dan organisasi telah menyusun rencana kegiatan serta kebutuhan yang diharapkan mendapat dukungan melalui dana hibah. Namun, ia mengingatkan bahwa pencantuman alokasi dalam RAPBD belum berarti dana tersebut dipastikan diterima maupun dicairkan.
Masih terdapat tahapan pembahasan RAPBD bersama DPRD, penetapan APBD, serta pemenuhan persyaratan administrasi dan verifikasi calon penerima sebelum hibah dapat direalisasikan.
Ia menegaskan, sosialisasi tersebut bukan dimaksudkan untuk membatalkan hibah yang telah direncanakan. Sebaliknya, kegiatan ini menjadi langkah untuk memastikan alokasi anggaran dapat diproses melalui mekanisme yang benar selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Apabila masih terdapat dokumen administrasi yang belum lengkap, calon penerima diminta segera melakukan perbaikan. Begitu pula dengan rencana penggunaan dana yang belum sesuai ketentuan, perlu disesuaikan sebelum proses pemberian hibah dilanjutkan.
Sementara itu, alokasi yang berdasarkan hasil penelaahan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
“Saya ingin agar proses ini dilakukan secara terbuka, objektif, dan dikomunikasikan dengan baik kepada masing-masing calon penerima hibah. Bapak dan Ibu serta seluruh pihak dapat memahami bahwa penyusunan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Kediri untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel,” jelasnya.
Tiga Poin Penekanan Pemkot KediriDalam sosialisasi tersebut, Gus Qowim menyampaikan tiga hal yang harus menjadi perhatian calon penerima hibah maupun perangkat daerah.
Pertama, seluruh calon penerima diminta mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh dan memahami ketentuan yang disampaikan narasumber. Mereka juga harus segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, memastikan status kelembagaan, serta menyesuaikan rencana penggunaan dana dengan ketentuan.
Menurutnya, hibah harus digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan rutin organisasi yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan pemberian bantuan.
Kedua, perangkat daerah terkait diminta melakukan penelaahan menyeluruh terhadap alokasi hibah dalam RAPBD 2027. Pemeriksaan meliputi legalitas lembaga calon penerima, kelengkapan administrasi, kesesuaian peruntukan, hingga keterkaitan pemberian hibah dengan sasaran pembangunan daerah.
Perangkat daerah juga diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan dokumen, tetapi memberikan penjelasan dan pendampingan kepada calon penerima agar dapat memenuhi persyaratan.
Ketiga, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menindaklanjuti hasil sosialisasi dan penelaahan sebagai bahan penyempurnaan RAPBD 2027.
Alokasi hibah yang dibahas bersama DPRD harus dipastikan sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Jika diperlukan penyesuaian, proses tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Gus Qowim menegaskan, Pemkot Kediri tetap berkomitmen mendukung lembaga dan organisasi yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun, dukungan melalui anggaran pemerintah harus disalurkan secara tepat sasaran, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya harap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman dan kepastian mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri maupun calon penerima hibah,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda dan instansi vertikal, Pj Sekda Kota Kediri Endang Kartika Sari, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan lembaga dan organisasi penerima hibah tahun 2026, calon penerima hibah 2027, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]




