JAKARTA, DISWAY.ID - Kesejahteraan guru nasional pada tahun 2026 ini mencatatkan rekor sejarah baru.
Total alokasi dana untuk aneka tunjangan guru di Indonesia menembus angka fantastis, lebih dari Rp90 triliun (hampir Rp91 triliun per tahun).
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani mengatakan anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk dua kelompok besar, Rp70,64 triliun untuk aneka tunjangan guru ASN daerah dan Rp20,21 triliun khusus bagi tunjangan guru non-ASN.
BACA JUGA:Gula Aren Temon Pacitan Tembus Kanada hingga Belanda, Libatkan 200 Petani dan Raup Pasar Ekspor
"Melonjaknya alokasi dana ini bukan karena kenaikan nominal per individu semata, melainkan buah manis dari percepatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu sepanjang 2024–2025," ujar Nunuk, saat Ngopi bareng dengan media di Jakarta, 19 Nopember 2026.
Hasilnya sangat progresif sebanyak 93 persen atau 2,8 juta guru di seluruh Indonesia kini telah mengantongi sertifikat pendidik.
Ada kabar baik lain yang tak kalah krusial bagi tenaga pendidik swasta maupun honorer. "Mulai tahun 2026, pencairan tunjangan bagi guru non-ASN disalurkan langsung secara berkala setiap bulan, tidak lagi dicairkan per triwulan seperti pada tahun-tahun sebelumnya,"kata Nunuk.
Namun, pemerintah memberikan catatan tebal terkait akuntabilitas.
BACA JUGA:Dasco Buka Suara soal Namanya Dikaitkan dengan Judi Online, Singgung Doxing dan Intimidasi
Tunjangan Profesi Guru (TPG) ditegaskan bukan tunjangan yang melekat pada gaji pokok.
TPG adalah bentuk penghargaan atas profesionalisme yang wajib memenuhi syarat mutlak, mengantongi sertifikat pendidik serta memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.
Untuk mencairkan tunjangan ini, setiap guru wajib melakukan pembaruan dan verifikasi data mandiri pada sistem Info GTK.
Setelah data tervalidasi, Kemendikdasmen baru bisa menerbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) sebagai dasar legal bagi Kementerian Keuangan untuk mentransfer dana.
Seluruh pembayaran tunjangan ini juga dipotong pajak resmi sesuai ketentuan perpajakan negara .
BACA JUGA:Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di 6 Provinsi, Ada Jaringan NII hingga ISIS
- 1
- 2
- »





