JAKARTA, KOMPAS — Perubahan iklim dapat memberi dampak serius pada tingginya kasus dan beban dengue di Indonesia. Upaya pencegahan yang inovatif dan efektif semakin dibutuhkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Herbuwono, Rabu (18/11/2026), di Jakarta saat Dialog Kebijakan bertajuk ”Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan”.
”Perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun yang akan datang akan menciptakan situasi kondusif untuk nyamuk berkembang,” ucap Dante.
Acara Dialog Kebijakan tersebut diselenggarakan oleh MPR, Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue, dan Forum Diskusi Denpasar 12 MPR. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan Ketua KOBAR Lawan Dengue Suir Syam turut memberikan sambutan.
Dalam sambutannya, Dante menyampaikan, di tingkat global saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian terbanyak akibat dengue. Kini tercatat ada 120.012 kasus dengue dengan 308 kematian akibat dengue di Indonesia.
”Satu nyamuk berkembang biak, implikasinya panjang, termasuk kematian,” ujarnya.
Hal tersebut berkorelasi dengan beban tinggi pembiayaan kesehatan untuk penyakit akibat dengue. Dante mengatakan, dalam satu tahun, klaim BPJS Kesehatan untuk penanganan penyakit dengue mencapai Rp 3 triliun.
Kita butuh banyak inovasi yang mendorong pengendalian vektor nyamuk.
”Bayangkan uang sejumlah itu kita gunakan untuk penyakit yang seharusnya bisa kita cegah,” ucapnya.
Untuk itu, ia menegaskan perlunya inovasi-inovasi baru guna mencegah penyakit akibat infeksi dengue dan mengendalikan kasus dengue di Indonesia. Hal itu merujuk pada target nol persen kematian akibat dengue pada 2030.
Serial Artikel
Saat Nyamuk Beradaptasi dengan Bumi yang Memanas
Peningkatan suhu bumi perlahan mengubah lingkungan tempat berbagai organisme hidup, termasuk nyamuk yang berperan sebagai vektor berbagai penyakit.
”Tahun 2030 tidak lama lagi. Kita butuh banyak inovasi yang mendorong pengendalian vektor nyamuk,” ujarnya. Selain inovasi, ia pun menyatakan perlunya peran strategis berbagai pihak dalam pencegahan penyakit dengue.
Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ardhasena Sopaheluwakan dalam kegiatan tersebut menyampaikan, perubahan iklim diproyeksikan memperluas sebaran vektor DBD (Aedes aegypti) ke daerah dengan lintang dan elevasi lebih tinggi pada 2050.
Ardhasena mengatakan, perubahan iklim menyebabkan daerah yang semula bersuhu dingin di wilayah bumi utara dan selatan menjadi semakin menghangat dan memunculkan kasus dengue. Di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari munculnya dengue di daerah dataran tinggi.
Ardhasena menambahkan, peralihan bulan dan musim serta El Nino dan La Nina berpengaruh pada kasus dengue. Menurut dia, BMKG sudah meneliti pengaruh kondisi lautan Pasifik terhadap dengue di Indonesia. Hasilnya, dengue dipengaruhi oleh kondisi La Nina.
Berdasarkan hal itu, Ardhasena mengatakan, pihaknya akan bersinergi mendukung rencana aksi nasional (RAN) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satunya dengan pembentukan informasi peringatan dini dengue berbasis iklim di seluruh wilayah Indonesia.
”Kami punya working service untuk DKI dan Bali. Kita menjahit informasi iklim dan korelasinya dengan dampak dengue,” ucapnya.
Saat ini, sistem peringatan dini DBD berbasis Iklim (DBDKlim) telah beroperasi di Jakarta sejak 2019 dan di Bali sejak 2024. Pada sistem tersebut, angka insiden dapat diprediksi hingga tiga bulan ke depan dan kecocokan iklim dapat diprediksi hingga lima bulan ke depan.
”La Nina akan terjadi menyusul El Nino. Tahun ini El Nino yang kita hadapi sangat kuat. Jadi, prediksi kami, tahun depan kita akan menghadapi musim kemarau yang kemungkinan kemarau basah,” ujarnya.
Dalam kegiatan Dialog Kebijakan tersebut, ahli pemodelan spasio-temporal penyakit Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Aditya Lia Ramadona, menyampaikan pandangan atas korelasi dengue dan semakin kuatnya El Nino.
Pada saat El Nino, terjadi kelangkaan air, membuat masyarakat menyediakan penampungan air. Apabila tidak dipantau, keberadaan penampungan air ini bisa menjadi tempat nyamuk vektor berkembang biak.
Aditya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2024, angka insidensi rata-rata pada tahun terjadinya El Nino mencapai lebih dari 96 persen. Kemudian 18 dari 34 provinsi memiliki koherensi curah hujan yang tinggi.
Selain itu, ia juga menemukan fakta bahwa puncak kejadian dengue berbeda-beda di setiap provinsi di Indonesia. Umumnya puncak dengue dimulai pada Oktober di Sumatera Utara lalu berakhir di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Di Sumatera, puncak dengue dapat berlangsung empat bulan lebih awal dari Jawa hingga Bali.
Lebih lanjut, Aditya mengatakan, ada banyak model baru untuk memprediksi dengue di Indonesia. Namun, model tersebut kerap hanya diuji sekali dan di satu kota. Untuk itu, ia merekomendasikan inovasi peringatan dini dua tingkat yang memadukan kerja sama antara Kementerian Kesehatan dan BMKG dengan tindak lanjut berjenjang.
Di tingkat pertama, El Nino-Southern Oscillation (ENSO) Nasional, kemudian di tingkat kedua berdasarkan provinsi. Ia menilai, DBDKlim yang sudah diterapkan di Jakarta dan Bali dapat diperluas ke daerah lain. Sistem ini, lanjut Aditya, perlu dilengkapi indikator risiko dan tindak lanjut seperti halnya tingkat status gunung berapi, yakni Normal, Waspada, Siaga, hingga Awas.
Sementara itu, Kepala Program Riset Epidemiologi Geospatial Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) Iqbal Elyazar menyoroti tantangan perilaku masyarakat dalam mencegah penyakit dengue. Hal ini tampak dari hasil risetnya pada tahun 2019 yang mencatat 7,9 juta infeksi dengue di Indonesia. Namun, angka yang tercatat pada sistem hanya 100.000-200.000 kasus.
”Banyak yang mungkin terlewat dari sistem. Kita bukan hanya harus berhati-hati, tetapi lebih bersiap,” ucapnya.
Menghadapi persoalan dengue yang marak di Indonesia, Iqbal menekankan pentingnya kesadaran berperilaku masyarakat. Menurut dia, dampak dengue akibat peralihan musim didukung oleh pola hidup masyarakat.
”Pada musim kemarau ada banyak tempat genangan air yang diciptakan oleh manusia. Banyak tempat air yang luput dari perhatian,” ujarnya.
Keberadaan petugas juru pemantau jentik (jumantik) tidak bisa 100 persen menutupi kemungkinan dengue tanpa kesadaran secara mandiri. Iqbal menekankan pentingnya kemandirian masyarakat dalam mengentaskan keberadaan tempat hidup nyamuk, seperti genangan air.
”Ketika musim hujan, nyamuk akan bertambah. Sebelum itu terjadi, kita masih punya waktu mengaktifkan sistem pertahanan dan pencegahan,” ucapnya.





