Uang Panas “Passobis” Sidrap, Jadi Modal Status Sosial

harianfajar
4 jam lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Fenomena penipuan daring atau passobis di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kriminal. Di balik praktik itu, terdapat strategi sosial yang membuat para pelakunya memperoleh penerimaan, penghormatan, bahkan perlindungan dari lingkungan masyarakat.

Temuan itu diungkap dalam penelitian berjudul From Illicit Activity to the Pursuit of Social Status: The Passobis (Swindlers) as Socially Legitimate Crime in Sidrap, South Sulawesi, Indonesia yang dipublikasikan dalam jurnal Deviant Behavior pada 2026.

Penelitian ini ditulis Andi Muhammad Akhmar, Harry Isra Muhammad, Gusnawaty, M. Dalyan Tahir, Pammuda, Wahyuddin, dan Sakka Pati dari Universitas Hasanuddin serta Universitas Mulawarman.

Para peneliti menemukan, pelaku penipuan daring memanfaatkan kedermawanan untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi modal sosial. Mereka membagikan uang, memberikan bantuan kepada tetangga, mendukung kegiatan keagamaan, hingga menjadi sponsor berbagai kegiatan masyarakat.

Strategi tersebut berkaitan dengan konsep pertukaran hadiah atau gift-giving. Dalam kebudayaan Bugis, status sosial (onro) dan kehormatan (siriq) antara lain ditunjukkan melalui kemakmuran dan kemampuan seseorang untuk berbagi dengan orang lain.

Melalui pemberian tersebut, passobis membangun citra sebagai sosok yang kaya, dermawan, dan memiliki kedudukan dalam masyarakat. Modal ekonomi yang diperoleh secara ilegal kemudian dikonversi menjadi modal simbolik.

Uang Panas yang Mudah Dibagikan

Salah satu temuan menarik penelitian ini adalah cara passobis memandang uang hasil penipuan. Mereka menyebutnya doi pella atau uang panas.

Karena dianggap bukan uang yang diperoleh secara sah dan bersifat sementara, sebagian pelaku justru tidak merasa perlu menyimpannya. Uang itu dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga, membantu teman, hingga menyumbang lembaga keagamaan.

Ada pula pembenaran yang bersumber dari pepatah Bugis, “taro metti, kopura mua nrede”. Ungkapan ini kurang lebih bermakna membiarkan air habis asalkan 

pernah mendidih.

Sebagian pelaku bahkan memaknai uang hasil penipuan sebagai dalle, yakni rezeki atau keberuntungan yang dianggap berasal dari Tuhan. Dalam praktik sehari-hari, kedermawanan itu terlihat dari kebiasaan membelikan rokok dan makanan untuk tetangga, mentraktir teman, membelikan pakaian keluarga, hingga meminjamkan kendaraan kepada warga yang membutuhkan.

Salah satu contoh yang ditemukan peneliti adalah seorang passobis yang menyewa tukang pemotong rumput untuk membersihkan seluruh lingkungan tempat tinggal tetangganya.

Pada bulan Ramadan, mereka juga membagikan takjil gratis di jalan raya. Terkadang mereka lakukan dengan mengenakan kaus berlogo kelompok dan diunggah ke media sosial. Itu untuk membangun citra positif.

Dalam skala lebih besar, para bos passobis menjadi sponsor festival musik dan kejuaraan balap motor yang digemari anak muda Sidrap. Nama dan logo kelompok mereka bahkan terpampang pada spanduk kegiatan.

Bentuk pemberian lainnya berupa hewan kurban sapi dan kambing, bantuan renovasi serta fasilitas masjid, termasuk enam unit pendingin ruangan untuk masjid di Desa Anggur.

Dukungan juga diberikan kepada keluarga, mulai dari pembelian mobil pikap untuk ibu yang berdagang sayur, pembiayaan ibadah haji orang tua, hingga pendanaan kampanye kerabat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Tiga Tingkat Penerimaan Sosial

Penelitian Prof Andi Muhammad Akhmar yang merupakan Dekan FIB Unhas itu bersama tim, mengidentifikasi tiga bentuk respons masyarakat terhadap kedermawanan passobis. Pertama, toleransi pasif. Masyarakat mengetahui aktivitas ilegal yang dilakukan pelaku, tetapi memilih diam dan tidak melaporkannya kepada polisi. Sikap ini dipengaruhi hubungan sosial, rasa berutang budi, maupun anggapan bahwa persoalan itu merupakan urusan keluarga.

Kedua, dukungan aktif. Pada tingkat ini, masyarakat tidak sekadar menerima pemberian, tetapi juga menghadiri kegiatan yang dibiayai passobis dan memuji kebaikan mereka. Bahkan, sebagian orang tua mendorong anak-anaknya untuk bergabung dalam aktivitas tersebut.

Ketiga, inkorporasi institusional. Pada tahap ini, pelaku penipuan daring telah diterima dalam struktur status sosial formal. Mereka bahkan dipandang sebagai calon menantu idaman dengan kedudukan yang dianggap setara dengan pegawai negeri sipil (PNS), pengusaha, atau polisi. Peneliti juga menemukan bahwa penerimaan sosial tersebut berkaitan dengan kondisi lingkungan dan hubungan masyarakat dengan para pelaku.

Penelitian Etnografi 2023–2025

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi berbasis analisis naratif yang berlangsung selama 2023 hingga 2025. Pengumpulan data dilakukan di lima desa yang mewakili wilayah timur, barat, dan tengah Kabupaten Sidrap.

Para peneliti mewawancarai 23 passobis aktif maupun mantan pelaku, empat orang tua passobis, 27 warga desa dan tokoh masyarakat, guru, penceramah, dua anggota kepolisian, serta lima korban penipuan yang seluruhnya berada di luar Sidrap.

Jurnal ini menggambarkan perkembangan praktik penipuan di Sidrap. Modusnya berubah mengikuti perkembangan teknologi, mulai dari penjualan jam tangan palsu, penipuan melalui telepon, hingga penipuan berbasis internet dan telepon pintar.

Dalam perkembangannya, modus penipuan mencakup toko daring palsu, pinjaman online fiktif, phishing, hingga penyebaran malware melalui aplikasi berkas undangan pernikahan.

Menurut penelitian itu, salah satu faktor yang membuat praktik tersebut relatif berisiko rendah bagi pelaku adalah sebagian besar korban berada di luar Sidrap. Kondisi ini membuat masyarakat setempat merasa tidak mengalami kerugian secara langsung.

Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dalam penegakan hukum di tingkat kepolisian setempat serta penyelesaian kasus melalui negosiasi informal juga menjadi bagian dari persoalan yang diidentifikasi peneliti.

Penelitian ini menyimpulkan, legitimasi sosial terhadap kejahatan passobis tidak semata-mata dibangun melalui pembenaran diri pelaku. Penerimaan ini terbentuk melalui hubungan timbal balik antara pelaku dan masyarakat.

Kedermawanan menjadi instrumen untuk mengubah kekayaan ilegal menjadi kehormatan dan pengakuan sosial. Dalam situasi ini, pemberian yang tampak sebagai tindakan sosial justru dapat menciptakan toleransi, dukungan, bahkan perlindungan terhadap aktivitas kriminal.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pemberantasan penipuan daring tidak cukup hanya menyasar pelaku dan jaringan kejahatannya. Persoalan legitimasi sosial yang membuat praktik ini diterima di lingkungan masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. (*)



Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Borneo FC Waspadai Kekuatan Kolektif Manila Digger
• 23 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung Vs Shan United di ASEAN Club Championship Malam Ini
• 3 jam lalubola.com
thumb
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna
• 19 jam lalukatadata.co.id
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 5 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Rupiah Diprediksi Melemah ke Rp18.300 per Dolar AS Jelang Keputusan BI-Rate, Pasar Waspadai Kenaikan Suku Bunga The Fed
• 21 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.