jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (18/11) tentang info dari Dirjen Nunuk soal mekanisme alih status PPPK, pemda tak perlu lagi mengganggarkan gaji PPPK, hingga begini penjelasan soal afirmasi usia PPPK penuh waktu. Simak selengkapnya!
1. Info Dirjen Nunuk soal Mekanisme Alih Status PPPK, PPPK Paruh Waktu & Juknis
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Enggak Bakal Gelisah Lagi, Ada Informasi Penting, Banyak Masalah Tuntas
Ada info terbaru dari Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani soal mekanisme alih status PPPK, PPPK paruh waktu serta petunjuk teknis (juknis).
Menurut Dirjen Nunuk, proses alih status guru PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu saat ini tengah berjalan.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Tidak Banyak Bicara, Dasco Temukan Banyak Masalah Termasuk soal PPPK, Sebentar Lagi Tasyakuran Akbar
Ini ditandai dengan pemindahan data guru PPPK paruh waktu ke penuh waktu oleh pemerintah daerah dimulai dari region Makassar sejak 17 November 2026.
Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ratusan Pemda Dikumpulkan Bahas PPPK Paruh Waktu, Apakah Ini Pertanda? Siapkan Diri ikut Seleksi CPNS
Info Dirjen Nunuk soal Mekanisme Alih Status PPPK, PPPK Paruh Waktu & Juknis
2. Dirjen Nunuk: Pemda tak Perlu Lagi Menganggarkan Gaji PPPK dari PPPK Paruh Waktu
Pemerintah daerah (Pemda) tidak perlu lagi menganggarkan gaji Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) dari PPPK paruh waktu mulai 1 Januari 2027.
Terhitung tanggal tersebut, guru PPPK paruh waktu yang dialihkan ke P3K penuh waktu sudah digaji oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Selengkapnya di Bawah:
Dirjen Nunuk: Pemda tak Perlu Lagi Menganggarkan Gaji PPPK dari PPPK Paruh Waktu
3. Penjelasan Dirjen Nunuk soal Afirmasi Usia PPPK Penuh Waktu pada Seleksi CPNS
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK penuh waktu diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027.
Ini sebagai salah satu pintu masuk sekitar 900 ribu guru PPPK untuk menjadi PNS pusat.
Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani mengatakan sesuai pengumuman Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 6 November akan ada afirmasi bagi PPPK daerah yang akan mengikuti seleksi CPNS. Namun, ketentuannya itu sedang digodok dalam peraturan pemerintah (PP).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Penjelasan Dirjen Nunuk soal Afirmasi Usia PPPK Penuh Waktu pada Seleksi CPNS
4. Fahd A Rafiq Tersangka Suap ATR/BPN Mengaku Serahkan Rp70 M untuk Muktamar NU
Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq selaku tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku menyerahkan uang Rp70 miliar untuk keperluan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Politikus Partai Golkar itu menyatakan dirinya tidak seharusnya ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus suap di kementerian yang dipimpin Nusron Wahid tersebut.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Fahd A Rafiq Tersangka Suap ATR/BPN Mengaku Serahkan Rp70 M untuk Muktamar NU
5. KPK Tanggapi Klaim Raffi Ahmad Pernah Konsultasi soal Jadi Pejabat Rangkap Influencer
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespons pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad yang mengaku pernah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah itu pada 2024.
Konsultasi itu menyangkut pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.
Baca Selengkapnya di Bawah:
KPK Tanggapi Klaim Raffi Ahmad Pernah Konsultasi soal Jadi Pejabat Rangkap Influencer
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Alih Status PPPK PW Belum Ada Regulasi, Ada Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Jangan Diskriminasi
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul




