Pengusutan Kasus Penyadapan Buka Peluang Kompromi Politik Tingkat Tinggi

metrotvnews.com
17 jam lalu
Cover Berita

Jakarta: Pengamat intelijen Wawan Purwanto menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak berkaitan langsung dengan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden setelah muncul persoalan dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).

Menurut Wawan, praktik penyadapan telah berlangsung sejak 2025, sedangkan persoalan dokumen pendidikan berada dalam ranah hukum yang berbeda. "Kalau dikaitkan apakah penyadapan itu ada kaitan langsung dengan posisi Mas Wapres, sebetulnya tidak langsung," ujar Wawan dalam program Cover Both Sides Metro TV bertajuk "Dugaan Makar Naik Status Penyidikan di Balik Penyadapan Presiden", dikutip Kamis, 19 November 2026.

Ia juga menyebut Gibran dan sejumlah tokoh di Solo tidak termasuk pihak yang menjadi sasaran penyadapan. Meski demikian, Wawan menilai dinamika politik tingkat tinggi berpotensi memengaruhi pengusutan perkara tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan adanya kompromi maupun tawar-menawar politik dalam proses pengungkapan kasus.

Wawan turut menyinggung pergantian Kapolri yang dinilainya berlangsung mendadak. Menurutnya, perubahan kepemimpinan tersebut berkaitan dengan dugaan perpindahan sejumlah perangkat penyadapan dari Mabes Polri ke kediaman sejumlah jenderal.

"Terjadinya pergantian Kapolri yang mendadak itu mereka tidak lantas siap untuk menggeser-geser sesuatu yang mestinya harus disingkirkan. Inilah maka ada pergeseran peralatan yang mestinya tetap di Mabes Polri, bergeser ke kediaman para jenderal," ungkap Wawan.

Ia menambahkan, pengungkapan keterlibatan sejumlah tokoh, termasuk jenderal bintang empat yang ramai diperbincangkan di media sosial, bergantung pada hasil penyidikan dan kemauan politik atau political will.
 

Baca Juga :

Dugaan Makar di Balik Penyadapan Prabowo Masuk Penyidikan


(Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Foto: dok Metro TV)
 

Dinamika politik era Jokowi
Sementara,  advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar melihat dinamika politik nasional memiliki keterkaitan dengan pengungkapan kasus penyadapan tersebut. Namun, ia menilai mundurnya Gibran bukan disebabkan secara langsung oleh praktik penyadapan, melainkan berkaitan dengan pengungkapan perkara dan penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Haris juga mencermati rangkaian peristiwa hukum yang berlangsung dalam waktu berdekatan, mulai dari putusan MK, pembatalan surat keterangan, hingga putusan MA. Ia pun mendorong penyidik mendalami kemungkinan adanya hakim atau pihak di lingkungan MA yang turut menjadi sasaran penyadapan.

Lebih lanjut, Haris menilai praktik penyadapan dan pembentukan narasi di ruang publik berkembang pesat sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menduga pemanfaatan informasi hasil penyadapan untuk kepentingan tertentu telah berlangsung sejak periode tersebut.

Haris merujuk pada sejumlah kasus hukum yang menjerat tokoh kritis dan oposisi pada era pemerintahan Jokowi, termasuk Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. "Sejauh yang saya tahu, sebagai advokat, orang yang suka advokasi, ini menggelembung besar sejak zamannya Jokowi," kata Haris.

Ia juga mengingatkan Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri pada era pemerintahan Jokowi sebelum dikaitkan dengan perkara penyadapan yang kini tengah diusut.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Laba Perusahaan Anak BRI Group Tumbuh 43,5 Persen, Ini Penopangnya
• 6 menit laluidxchannel.com
thumb
Dorong Digitalisasi Pelayanan, Takalar Sosialisasikan SITAPPA bagi Pelaku Usaha Perikanan
• 15 jam laluharianfajar
thumb
DPP Taruna Merah Putih Ajak Organisasi Pemuda Turun Bantu Rakyat: Beri Manfaat Nyata!
• 2 jam laluviva.co.id
thumb
Kades Meninggal Usai Dilabrak Oknum DPRD dan LSM di Pati, Giliran Pasopati Geruduk Gedung Dewan
• 13 jam laludisway.id
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 18 jam lalumediaapakabar.com
Berhasil disimpan.