JAKARTA, KOMPAS.TV - Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan makar dalm penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Kamis (19/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro.
Menurut penuturannya, gelar perkara itu akan dilaksanakan bersama sejumlah ahli.
Baca Juga: Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Geledah Rumah yang Diduga Dijadikan Posko oleh Irjen Eko Hadi
“Kami besok (hari ini) akan melaksanakan gelar bersama tim internal dan juga para saksi ahli,” ungkapnya, pada Rabu (18/11/2026).
Menurut Susatyo, keterlibatan para ahli dimaksudkan untuk mendalami konstruksi perkara.
Meski begitu, Susatyo menegaskan bahwa agenda hari ini bukan untuk penetapan tersangka. Forum ini masih berfokus pada pendalaman materi dan unsur pidana.
Terkait hasil gelar perkara, pihak kepolisian berjanji akan segera menyampaikannya secara terbuka kepada publik setelah proses selesai.
“Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” tuturnya, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat, yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Perbuatan makar yang disangkakan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Sementara itu, mengenai kasus penyadapan ilegal, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan empat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri.
Keempat tersangka itu yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Adapun dua dari empat tersangka telah menjalani sidang etik. Keduanya yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi.
Berdasarkan hasil sidang etik, keduanya dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri.
Baca Juga: Kemungkinan Tersangka Lain di Kasus Penyadapan, Susno: Tidak Mungkin Makar Hanya Dilakukan 4 Orang
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV/Antara.
- gelar perkara
- bareskrim polri
- kasus dugaan makar
- makar
- penyadapan presiden
- polri





