Liputan6.com, Jakarta - Empat pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai aturan yang memberi penyidik kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan itu belum menetapkan batasan dan mekanisme pengawasan yang memadai.
Para pemohon terdiri atas tiga advokat, yakni Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, dan Christian Adrianus Sihite, serta seorang mahasiswa, Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit.
Advertisement
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Rabu, mereka mendalilkan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Pasal yang diuji berbunyi, “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.”
Christian mengatakan penyadapan terhadap satu nomor telepon juga berpotensi merekam komunikasi orang-orang yang berbicara dengan pemilik nomor tersebut. Akibatnya, seseorang dapat ikut tersadap meski tidak berstatus sebagai tersangka.
“Penyadapan terhadap satu nomor selalu merangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang disasar dan setiap orang yang berbicara dengannya. Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka,” kata Christian, dikutip Antara.




